Diduga Tak Berizin, Proyek Tembok City View Picu Protes Warga Bantaran Sungai Deli

MEDAN -Puluhan warga bantaran Sungai Deli Link XVI, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, mendesak pembongkaran tembok pagar proyek City View yang diduga tidak memiliki izin. Aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Sumanjuntak, SH, dalam pertemuan di ruang Komisi IV DPRD Medan, Senin (19/1/2026).

Dalam pertemuan tersebut, warga meminta DPRD memfasilitasi pembongkaran tembok yang dinilai melanggar aturan karena berdiri di kawasan sempadan sungai tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan rekomendasi teknis (Rekomtek) dari Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II.

Menanggapi aspirasi itu, Paul menyatakan pihaknya akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan instansi terkait guna menelusuri legalitas pembangunan tembok tersebut.

"Senin, 26 Januari 2026 pekan depan akan kita lakukan RDP sehingga kita dapat mengeluarkan rekomendasi yang tepat," ujar Paul di hadapan puluhan warga.

Sebelumnya, massa yang tergabung dalam Kolaborasi Lembaga Investigasi Aktivis dan Media (KOLEGA) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Wali Kota Medan dan DPRD Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis, Kecamatan Medan Petisah, pada hari yang sama. Dalam aksinya, massa menuntut pemerintah segera mengambil tindakan tegas terhadap pembangunan tembok pagar City View.

Koordinator aksi, Rahmadsyah, menegaskan pembangunan tembok tersebut diduga melanggar ketentuan karena tidak memiliki dokumen perizinan yang dipersyaratkan.

"Kami minta temboknya segera dibongkar karena tidak memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung dan rekomendasi teknis dari BWSS II, padahal lokasinya berada di sempadan sungai," teriak Rahmadsyah saat berorasi.

Menurutnya, pembangunan tembok pagar tersebut berdampak langsung terhadap warga sekitar. Ia menyebutkan sedikitnya delapan kepala keluarga terdampak akibat aktivitas pembangunan yang menggunakan alat berat.

"Proses pembangunan membuat rumah warga mengalami kerusakan. Bahkan ada warga yang kondisi kesehatannya memburuk. Kami meminta pengerjaan dihentikan dan ganti rugi segera direalisasikan," ujarnya.

Warga berharap pemerintah kota dan DPRD dapat segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut, termasuk memastikan perlindungan terhadap permukiman warga di kawasan bantaran sungai.

RDP yang direncanakan Komisi IV DPRD Medan diharapkan menjadi forum klarifikasi bagi seluruh pihak terkait, mulai dari pengembang, pemerintah daerah, hingga instansi teknis. Hasil rapat tersebut nantinya akan menjadi dasar rekomendasi DPRD dalam menentukan tindak lanjut terhadap keberadaan tembok pagar yang dipermasalahkan warga.