DPRD Medan Dukung Perubaan Perda, Bukan Sekedar Berii Bantuan Tetapi Perlu Ciptakan Lapangaan Kerja

"Jangan sampai orang yang seharusnya mendapatkan bantuan tidak masuk data, sementara orang yang sudah tidak layak justru masih tercatat sebagai penerima. Karena data yang salah akan melahirkan

kebijakan yang salah," tandasnya.

Dame menyebut, Fraksi Partai Gerindra meminta agar Ranperda memberikan dasar yang kuat terhadap pemutakhiran, verifikasi, validasi dan integrasi data kemiskinan.

"Kami meminta target yang jelas, bukan sekadar narasi. Kemudian bagaimana ukuran keberhasilannya. Apakah keberhasilan hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan atau diukur dari berapa banyak keluarga miskin yang berhasil keluar dari kemiskinan dan menjadi mandiri. Bagaimana mekanisme memastikan ketepatan sasaran apa," ucapnya.

Dame berharap, bagaimana Ranperda menghubungkan program penanggulangan kemiskinan dengan pelatihan kerja, UMKM, kewirausahaan, akses permodalan, investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Selanjutnya, Fraksi Partai Gerindra menilai penanggulangan kemiskinan tidak boleh menjadi pekerjaan satu OPD saja. Perda No 5 tahun 2015 sendiri memiliki ruang lingkup mulai dari identifikasi warga miskin, hak dan kewajiban warga miskin, strategi dan program, pelaksanaan, tim koordinasi, pengawasan dan evaluasi, pembiayaan, hingga peran serta masyarakat. artinya, perubahan perda harus memperkuat koordinasi lintas sektor.