DPRD Medan Dukung Perubaan Perda, Bukan Sekedar Berii Bantuan Tetapi Perlu Ciptakan Lapangaan Kerja

Terkait kemiskinan, Fraksi Gerindra memberikan perhatian khusus terhadap data kemiskinan. Perda yang berlaku sejak tahun 2015 tentu harus mampu mengikuti perkembangan sistem pendataan masyarakat saat ini.

Pengusul sendiri menyatakan perkembangan sistem pendataan merupakan salah satu alasan perlunya penyempurnaan Perda.

"Jangan sampai orang yang seharusnya mendapatkan bantuan tidak masuk data, sementara orang yang sudah tidak layak justru masih tercatat sebagai penerima. Karena data yang salah akan melahirkan

kebijakan yang salah," tandasnya.

Dame menyebut, Fraksi Partai Gerindra meminta agar Ranperda memberikan dasar yang kuat terhadap pemutakhiran, verifikasi, validasi dan integrasi data kemiskinan.

"Kami meminta target yang jelas, bukan sekadar narasi. Kemudian bagaimana ukuran keberhasilannya. Apakah keberhasilan hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan atau diukur dari berapa banyak keluarga miskin yang berhasil keluar dari kemiskinan dan menjadi mandiri. Bagaimana mekanisme memastikan ketepatan sasaran apa," ucapnya.

Dame berharap, bagaimana