DPRD Medan Dukung Perubaan Perda, Bukan Sekedar Berii Bantuan Tetapi Perlu Ciptakan Lapangaan Kerja

Ranperda menghubungkan program penanggulangan kemiskinan dengan pelatihan kerja, UMKM, kewirausahaan, akses permodalan, investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Selanjutnya, Fraksi Partai Gerindra menilai penanggulangan kemiskinan tidak boleh menjadi pekerjaan satu OPD saja. Perda No 5 tahun 2015 sendiri memiliki ruang lingkup mulai dari identifikasi warga miskin, hak dan kewajiban warga miskin, strategi dan program, pelaksanaan, tim koordinasi, pengawasan dan evaluasi, pembiayaan, hingga peran serta masyarakat, artinya, perubahan perda harus memperkuat koordinasi lintas sektor.

Kemudian, Dame minta agar Ranperda memperkuat hubungan antara penanggulangan kemiskinan dan pendidikan. Karena kemiskinan hari ini dapat melahirkan kemiskinan generasi

berikutnya.

"Kami meminta Pemko Medan memastikan bahwa anak dari keluarga miskin tidak putus sekolah, akses pendidikan

tidak terhambat kondisi ekonomi, keluarga miskin memperoleh akses terhadap program pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas hidupnya. jangan sampai kemiskinan orang tua diwariskan menjadi kemiskinan anak," ungkapnya.

Adapun alasan Gerindra mendukung perubahan Perda untuk memperbaiki akurasi data kemiskinan, menghapus tumpang tindih program, memperkuat koordinasi lintas OPD, meningkatkan ketepatan sasaran bantuan, memperkuat pemberdayaan ekonomi, membuka akses pekerjaan, memperkuat pendidikan dan kesehatan masyarakat miskin, memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, memperkuat pengawasan dan transparansi dan menurunkan kemiskinan secara nyata dan terukur.