MEDAN -Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Reklame di DPRD Kota Medan kembali menguat setelah Komisi IV menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pengusaha reklame PT Sumo di Gedung DPRD Medan, Selasa (10/2/2026). Rapat tersebut menyoroti dugaan pelanggaran perizinan reklame yang berpotensi menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
RDP dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak, S.H., didampingi anggota Komisi IV, yakni Lailatul Badri, Edwin Sugesti Nasution, Renville P. Napitupulu, Jusuf Ginting, dan Datuk Iskandar Muda. Turut hadir perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan.
Rapat digelar menyusul pengaduan PT Sumo terkait pembongkaran papan reklame (billboard) miliknya di Jalan Zainul Arifin oleh Satpol PP. Dalam forum tersebut, perwakilan PT Sumo, Riza Usty Siregar, menyampaikan keberatan atas tindakan pembongkaran yang dinilai merugikan pihak perusahaan.
Namun, dalam pembahasan terungkap bahwa billboard yang dibongkar diduga melanggar ketentuan perizinan. Dinas Perkimcikataru menjelaskan bahwa izin awal yang dimiliki PT Sumo mencantumkan ukuran reklame 5 meter × 10 meter. Setelah roboh, papan reklame tersebut dibangun kembali dengan ukuran lebih besar, yakni 6 meter × 12 meter, tanpa penyesuaian izin.
Menanggapi hal tersebut, Paul menilai tindakan penertiban yang dilakukan Satpol PP sudah tepat karena terdapat pelanggaran izin. "Penertiban sudah benar, karena pendirian billboard tidak sesuai dengan izin yang dimiliki," ujarnya.
Anggota Komisi IV Lailatul Badri juga membenarkan langkah pembongkaran tersebut. Ia menegaskan bahwa penegakan aturan perlu dilakukan secara konsisten apabila terjadi penyimpangan perizinan. Selain itu, dalam rapat juga terungkap bahwa izin reklame PT Sumo terakhir diperpanjang pada tahun 2023.
Di sisi lain, pihak PT Sumo menyampaikan bahwa masih banyak papan reklame lain di Kota Medan yang diduga melanggar aturan namun belum ditindak. Riza mengungkapkan adanya dugaan praktik tidak transparan dalam pengelolaan perizinan reklame.
Upaya penyelesaian sengketa lahan di Kabupaten Padang Lawas Utara terus didorong secara terukur dan berbasis aturan hukum.
Daerah
Upaya perdagangan ilegal satwa dilindungi kembali terbongkar di Padangsidimpuan. Aparat dari Polres Padangsidimpuan mengungkap praktik yang
Daerah
Nama &ldquoSiti Mawarni&rdquo mendadak viral di media sosial dan memicu beragam spekulasi publik.
Daerah
Di balik tembok Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan, suasana tampak berbeda dan lebih khidmat, Senin (27/4/2026).
Daerah
Isu Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kota Padangsidimpuan menjadi perhatian publik setelah adanya aksi unjuk rasa oleh sekelompok massa
Daerah
Upaya percepatan sertifikasi tanah wakaf di Sumatera Utara terus digenjot, Senin (27/4/2026),
Daerah
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Satuan Reserse Narkoba Polres Padangsidimpuan berhasil mengungkap kasus peredaran ganja dengan menangkap seor
Daerah
Penampakan Harimau Sumatera di Grid N11W19, kawasan hutan Batang Toru, kembali menegaskan bahwa wilayah tersebut merupakan habitat lintasan
Daerah
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan menggandeng Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan dalam sebuah rapat
Daerah
Aksi pencurian handphone yang terjadi saat dini hari di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Rabu (23/4/202
Daerah