Pemkab Tapsel Tandatangani Nota Kesepahaman dengan BPIP

TAPSEL – Pemkab Tapanuli Selatan menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Jumat (1/4/2022).

Penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) dengan Pemprov Sumut dan 14 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara untuk mendorong pelaksanaan sosialisasi, pembudayaan dan penggalian mutiara pancasila pada kearifan lokal, dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila maupun mendorong pengembangan kerjasama dalam rangka pengamalan nilai-nilai pancasila.

Bupati Tapsel Dolly Pasaribu mengapresiasi setinggi-tingginya Kepala BPIP dan jajaran dengan harapan melalui nota kesepahaman ini, Pemkab Tapsel mampu menguatkan tatanan masyarakat Kabupaten Tapsel yang pancasilais.

Dalam penandatanganan ini, diikuti oleh Pemprovsu dan 14 Kabupaten/Kota yang ada di Sumut yakni, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Padang lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba, Walikota Medan dan Walikota Binjai.

Sementara, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan Aset dan SDA, H Agus Tripriyono menyampaikan, bahwa Pembumian Pancasila kembali di Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh BPIP sudah tentu tidak bisa ditawar lagi.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah tentu menyambut baik langkah yang diambil oleh BPIP, untuk membumingkan kembali nilai-nilai Pancasila di Provinsi Sumatera Utara, dalam rangka membangun sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Sumatera Utara,” tegasnya.

Sedangkan, Wakil Kepala BPIP Hariyono mengatakan, pancasila tidak hanya milik pemerintah pusat saja. Pancasila milik semua rakyat Indonesia. Maka melibatkan masyarakat melalui Jejaring Panca Mandala diharapkan dapat menyentuh langsung masyarakat lain.

“Pemerintah melibatkan ruang yang besar untuk partisipasi masyarakat, ini merupakan pendekatan yang strategis untuk mengefektifkan kegiatan program pembinaan ideologi Pancasila sampai ke akar rumput,” kata Hariyono.

Menurutnya, Pancasila harus dirawat terus menerus. Sehingga Pancasila tidak akan pernah hilang.

Sebagai informasi, Sumut adalah provinsi ke delapan di Indonesia yang membentuk Jejaring Panca Mandala. Jejaring Panca Mandala merupakan wadah untuk menjalin sinergi dengan semua pemangku kepentingan, yang diisi oleh lima unsur yaitu, pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, pers dan masyarakat. (JNS/Irul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *