Menteri ATR/BPN Minta Maaf dan Klarifikasi Soal Isu Kepemilikan Tanah

JAKARTA| Jelajahnews.id -Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat terkait kesalahpahaman atas pernyataannya beberapa waktu lalu mengenai kepemilikan tanah oleh negara.

Permintaan maaf itu disampaikan Nusron dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (12/08/2025).

"Saya atas nama Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada publik, kepada netizen atas pernyataan saya beberapa waktu lalu yang viral dan menimbulkan polemik di masyarakat serta memicu kesalahpahaman," kata Nusron.

Ia menjelaskan, maksud pernyataannya bukan untuk menyatakan bahwa negara memiliki tanah masyarakat, melainkan bahwa negara memiliki tugas mengatur hubungan hukum antara masyarakat dan tanah yang dimilikinya.

"Dengan ketulusan dan kerendahan hati, izinkanlah saya menegaskan bahwa maksud utama saya adalah menjelaskan kebijakan pertanahan, khususnya terkait tanah telantar, yang sejatinya ingin saya sampaikan sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945," ujarnya.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan serupa juga diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 2 ayat (1).

"Kami menyadari bahwa pernyataan tersebut tidak tepat dan tidak sepantasnya disampaikan oleh seorang pejabat publik karena dapat menimbulkan persepsi keliru di masyarakat," ujar Nusron.

Ia berharap klarifikasi ini dapat memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai kepemilikan tanah, sekaligus mengajak seluruh pihak mengelola dan memanfaatkan tanah secara produktif.

"Kami berkomitmen ke depan akan lebih hati-hati dalam memilih kata agar pesan kebijakan pemerintah tersampaikan dengan baik, jelas, dan tidak menyinggung pihak manapun," kata Nusron. (JN-Irul)