Selisih 14 Unit, DPRD Medan Soroti Ketidaksesuaian PBG di Tembung

Namun, ia menilai pengawasan pembangunan tidak semestinya hanya menjadi tanggung jawab Satpol PP. Perangkat pemerintah di tingkat kelurahan dan kecamatan, menurutnya, juga harus aktif memantau pembangunan yang berlangsung di wilayah masing-masing.

Ahmad Afandi mempertanyakan peran unsur ketenteraman dan ketertiban (Trantib) di tingkat kelurahan dan kecamatan dalam memantau aktivitas pembangunan di wilayahnya. Menurutnya, pembangunan dalam skala cukup besar dan jumlah unit yang banyak semestinya dapat diketahui sejak awal oleh perangkat pemerintahan setempat.

Ia menilai pengawasan secara berjenjang diperlukan untuk mencegah terjadinya pembangunan yang tidak sesuai dengan PBG. Dengan pengawasan sejak awal, setiap dugaan pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti sebelum pembangunan berkembang lebih jauh.

Ahmad Afandi meminta Pemko Medan melalui perangkat daerah terkait melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan perumahan tersebut untuk memastikan kesesuaian antara dokumen PBG dan kondisi aktual di lapangan.