Anggaran Triliunan Naik, Fraksi Hanura-PKB Khawatir Ujungnya Silpa Dan Hanya Proyek Tambal Sulam

Sementara itu, anggaran Dinas Ketenagakerjaan meningkat 16,33 persen menjadi sekitar Rp25,57 miliar. Fraksi meminta indikator kinerja yang terukur, termasuk jumlah warga yang telah mengikuti pelatihan dan memperoleh pekerjaan melalui program pemerintah.

Untuk sektor UMKM, Fraksi Hanura-PKB meminta tambahan anggaran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebesar sekitar Rp55,66 miliar benar-benar diarahkan pada penguatan ekonomi rakyat.

Pemko diminta memperluas akses pembiayaan murah, memperkuat pasar tradisional, mendorong digitalisasi UMKM dan memperluas akses pasar. Anggaran tidak boleh habis untuk kegiatan seremonial atau pelatihan yang berulang tanpa dampak ekonomi yang terukur.

Terakhir, Fraksi Hanura-PKB menyoroti lonjakan anggaran BPBD sebesar 68,46 persen menjadi sekitar Rp31,02 miliar.

Tambahan anggaran tersebut dinilai wajib dibarengi peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana, khususnya banjir. BPBD diminta memperkuat koordinasi dengan Basarnas, Dinas Kesehatan, puskesmas dan seluruh jajaran Pemko Medan.

"Armada serta personel evakuasi harus siaga penuh begitu debit air mulai naik. Lambannya proses evakuasi seperti kejadian sebelumnya tidak boleh terulang kembali," tegas Lailatul.

Fraksi Hanura-PKB pada akhirnya meminta seluruh kenaikan anggaran dalam P-APBD 2026 diuji berdasarkan manfaat nyata bagi masyarakat.