Anggaran Triliunan Naik, Fraksi Hanura-PKB Khawatir Ujungnya Silpa Dan Hanya Proyek Tambal Sulam

Dalam hal ini, Lailatul Badri juga mempertanyakan lemahnya pengawasan terhadap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), termasuk dugaan masih adanya bangunan komersial yang beroperasi tanpa izin.

Di sektor kesehatan, Fraksi Hanura-PKB justru mempertanyakan penurunan anggaran Dinas Kesehatan sebesar 1,88 persen, dari sekitar Rp1,224 triliun menjadi Rp1,201 triliun.

Penurunan itu dinilai tidak sejalan dengan masih banyaknya keluhan warga mengenai pelayanan kesehatan, mulai dari birokrasi administrasi, kepesertaan UHC hingga kondisi fasilitas kesehatan.

Ia meminta Pemko Medan menjelaskan alasan pemotongan anggaran tersebut sekaligus strategi membenahi pelayanan di RSUD Bachtiar Djafar, RSUD Dr Pirngadi dan seluruh puskesmas.

"Bagaimana strategi pemerintah dalam membenahi sistem pelayanan kesehatan Kota Medan secara menyeluruh agar benar-benar menjadi pelayanan yang layak, responsif dan humanis?" kata Lailatul Badri.

Sementara itu, sektor pendidikan mendapat tambahan anggaran menjadi sekitar Rp1,45 triliun, naik 3,89 persen. Fraksi Hanura -PKB meminta kenaikan tersebut benar-benar berdampak terhadap mutu pendidikan, kualitas tenaga pendidik, pelayanan pendidikan dan kebudayaan.

Dalam hal ini, Fraksi Hanura-PKB juga menyoroti Dinas Sosial yang mendapat tambahan anggaran 23,31 persen menjadi sekitar Rp174,34 miliar. Tambahan tersebut diminta diikuti perbaikan akurasi data penerima bantuan agar warga miskin dan kelompok rentan tidak kembali menjadi korban salah sasaran.