Anggaran Triliunan Naik, Fraksi Hanura-PKB Khawatir Ujungnya Silpa Dan Hanya Proyek Tambal Sulam

MEDAN - Fraksi Hanura-PKB DPRD Kota Medan menyoroti tajam pengajuan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026. Fraksi ini menegaskan, kenaikan anggaran harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran menjelang akhir tahun.

Pandangan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Hanura-PKB DPRD Medan, Lailatul Badri, dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD Kota Medan Tahun 2026, Senin (14/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua DPRD Medan H Zulkarnaen dan Hadi Suhendra, serta dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap dan jajaran pimpinan OPD Pemko Medan.

Baca Juga:

• Fraksi Hanura-PKB DPRD Medan Soroti Layanan UHC, Setujui Revisi Perda Kesehatan

Dalam pandangannya, Lailatul menegaskan sisa waktu pelaksanaan APBD 2026 sangat krusial. Menurutnya, besarnya anggaran tidak memiliki arti apabila hanya terserap untuk belanja rutin atau proyek fisik yang tidak menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Fraksi Hanura-PKB mencatat, pendapatan daerah dalam Rancangan P-APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp7,13 triliun, naik sekitar 5,05 persen dibanding APBD sebelum perubahan sebesar Rp6,79 triliun.

Namun, di tengah kenaikan pendapatan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru turun 5,59 persen, dari sekitar Rp4,10 triliun menjadi Rp3,87 triliun.