Cegah Penyakit Menular, Lapas P.Sidimpuan Skrining TB dan HIV Warga Binaan
Menjaga kesehatan di balik tembok pemasyarakatan bukan sekadar soal pengobatan, tetapi juga tentang pencegahan.
Daerah
MEDAN – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kota Medan yang membahas pengaduan PT Sumo terkait penertiban reklame di Jalan Zainul Arifin berlangsung alot dan berakhir dengan penundaan. Komisi IV menilai perwakilan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan belum dapat memberikan penjelasan yang dibutuhkan dalam pembahasan tersebut.
RDP yang digelar di Gedung DPRD Kota Medan itu dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, SH, serta dihadiri anggota Komisi IV dan perwakilan PT Sumo, Riza, selaku pengelola reklame. Dari pihak Perkimcikataru, hadir Hafis yang diperkenalkan sebagai tim pengawas mewakili Kepala Dinas Perkimcikataru.
Dalam rapat, Riza menyampaikan keberatan sekaligus meminta penjelasan mengenai alasan penertiban reklame milik PT Sumo yang berada di Jalan Zainul Arifin. Menurutnya, perusahaan membutuhkan kejelasan terkait dasar kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.
Baca Juga:Saat dimintai penjelasan oleh pimpinan rapat, Hafis dinilai belum dapat memberikan jawaban yang memadai mengenai persoalan tersebut. Kondisi itu memicu kritik dari sejumlah anggota Komisi IV yang menilai perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) seharusnya menguasai materi pembahasan sebelum menghadiri rapat resmi DPRD.
Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak mempertanyakan kesiapan perwakilan Perkimcikataru dalam mengikuti RDP.
"Saudara hadir mewakili Kepala Dinas Perkimcikataru. Seharusnya memahami persoalan yang sedang dibahas dan dapat memberikan penjelasan kepada rapat. Kalau tidak menguasai materi, bagaimana pembahasan ini bisa menghasilkan solusi," ujar Paul.
Ia menegaskan bahwa undangan RDP yang disampaikan DPRD merupakan undangan resmi sehingga OPD diminta menugaskan pejabat yang memiliki kewenangan serta memahami substansi persoalan.
Menjaga kesehatan di balik tembok pemasyarakatan bukan sekadar soal pengobatan, tetapi juga tentang pencegahan.
Daerah
Puluhan warga Desa Gunung Tinggi, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli serdang melakukan aksi damai di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negera
Peristiwa
Unggahan keluhan seorang warganet di media sosial TikTok terkait pengalaman persalinan di RSUD Kabupaten Tapanuli Selatan (RSUD Sipirok) men
Daerah
Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padangsidimpuan memperkuat sinergi antarinstansi pemerintah melalui koordinasi sertipikasi tanah aset milik
Daerah
Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padangsidimpuan memperkuat sinergi antarinstansi pemerintah melalui koordinasi sertipikasi tanah aset milik
Daerah
Proyek pembangunan gedung ruangan Cathlab dan sarana pendukungnya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padangsidimpuan dengan nilai kontra
Daerah
Memperingati Hari Jadi ke75 Humas Polri, Seksi Humas Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) memilih cara sederhana yang berdampak nyata mendonork
Daerah
Kebakaran melanda kawasan Desa Manunggang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Senin (19/10/2026) mala
Daerah
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mendorong percepatan penyerahan aset Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr M Thomsen Nias
Daerah
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama DPRD Sumut menuntaskan pembahasan tindak lanjut hasil evaluasi Kementerian
Daerah