MEDAN -Program mudik gratis yang digelar Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan menuai sorotan setelah sejumlah calon pemudik mengeluhkan keterbatasan kuota dan dugaan monopoli peserta. Warga yang telah mengantre sejak hari pertama pendaftaran mengaku tidak memperoleh tiket, meski telah menunggu berjam-jam.
Keluhan tersebut membuat Ketua Komisi II DPRD Kota Medan H. Kasman bin Marasakti Lubis, meminta Dishub segera melakukan evaluasi terhadap sistem pendaftaran program mudik gratis agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
"Program mudik gratis merupakan program yang sangat baik dan selalu dinantikan masyarakat setiap tahunnya. Namun pelaksanaannya harus profesional agar tidak menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat," ujar Kasman kepada wartawan, Sabtu (7/3/2026).
Menurutnya, sejumlah warga menyebut kuota untuk beberapa tujuan habis dalam waktu singkat meskipun antrean pendaftar masih panjang. Kondisi ini menimbulkan dugaan bahwa program tersebut hanya dinikmati kelompok tertentu.
Kasman menilai Dishub perlu memperbaiki mekanisme pendaftaran, mulai dari sistem antrean, proses verifikasi peserta, hingga penyampaian informasi terkait ketersediaan kuota secara terbuka kepada masyarakat.
Ia juga menyarankan agar ke depan pendaftaran dilakukan secara daring (online) dan transparan sehingga masyarakat dapat memantau langsung sisa kuota yang tersedia. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi antrean panjang sekaligus meminimalisir potensi kesalahpahaman di lapangan.
"Kuota yang tersedia dan yang sudah terisi seharusnya dapat dipantau secara langsung oleh masyarakat," katanya.
Selain itu, Kasman meminta Dishub menyiapkan petugas dalam jumlah memadai di lokasi pendaftaran untuk memastikan proses berjalan tertib serta memberikan penjelasan yang jelas kepada warga yang belum mendapatkan tiket.
"Jangan sampai masyarakat sudah datang sejak pagi, antre berjam-jam, tetapi pulang dengan rasa kecewa karena tidak mendapatkan penjelasan yang memadai," tegasnya.
Ia berharap evaluasi terhadap pelaksanaan program mudik gratis segera dilakukan agar program yang menjadi bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat tersebut benar-benar memberikan manfaat dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.(**)
Upaya penyelesaian sengketa lahan di Kabupaten Padang Lawas Utara terus didorong secara terukur dan berbasis aturan hukum.
Daerah
Upaya perdagangan ilegal satwa dilindungi kembali terbongkar di Padangsidimpuan. Aparat dari Polres Padangsidimpuan mengungkap praktik yang
Daerah
Nama &ldquoSiti Mawarni&rdquo mendadak viral di media sosial dan memicu beragam spekulasi publik.
Daerah
Di balik tembok Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan, suasana tampak berbeda dan lebih khidmat, Senin (27/4/2026).
Daerah
Isu Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kota Padangsidimpuan menjadi perhatian publik setelah adanya aksi unjuk rasa oleh sekelompok massa
Daerah
Upaya percepatan sertifikasi tanah wakaf di Sumatera Utara terus digenjot, Senin (27/4/2026),
Daerah
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Satuan Reserse Narkoba Polres Padangsidimpuan berhasil mengungkap kasus peredaran ganja dengan menangkap seor
Daerah
Penampakan Harimau Sumatera di Grid N11W19, kawasan hutan Batang Toru, kembali menegaskan bahwa wilayah tersebut merupakan habitat lintasan
Daerah
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan menggandeng Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan dalam sebuah rapat
Daerah
Aksi pencurian handphone yang terjadi saat dini hari di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Rabu (23/4/202
Daerah