DPRD Medan Bahas LKPJ Wali Kota 2025, Indikator Pembangunan Diklaim Meningkat

MEDAN -DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Medan Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Senin (9/3/2026). Dalam forum tersebut, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memaparkan capaian kinerja Pemerintah Kota Medan sepanjang tahun 2025 yang disebut menunjukkan tren positif.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Wakil Ketua DPRD H. Zulkarnaen, H. Rajuddin Sagala, Hadi Suhendra, serta anggota dewan lainnya.

Dalam pemaparannya, Rico menyampaikan sejumlah indikator makro pembangunan yang mengalami peningkatan. Ia menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Medan pada 2025 mencapai 83,74 poin atau naik 0,51 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,10 persen.

Baca Juga:

• Komisi IV DPRD Medan Soroti Penurunan Tarif Parkir, Edwin Sugesti Pertanyakan Dasar Hukumnya

"Indikator makro pembangunan Kota Medan pada 2025 menunjukkan tren positif, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, peningkatan indeks pembangunan manusia, maupun penurunan angka kemiskinan," ujar Rico.

Ia juga menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Medan pada 2025 tercatat sebesar 7,25 persen atau turun 0,69 poin persentase dibandingkan 2024.

Dari aspek keuangan daerah, realisasi pendapatan Pemerintah Kota Medan pada 2025 mencapai Rp6,32 triliun atau sekitar 90,79 persen dari target Rp6,96 triliun. Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp5,83 triliun dari target Rp7,07 triliun.

Menindaklanjuti penyampaian tersebut, DPRD Kota Medan menyepakati pembahasan LKPJ dilakukan melalui pembentukan panitia khusus (pansus). Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen menyatakan keputusan tersebut sesuai hasil rapat Badan Musyawarah.

"Pembahasan LKPJ akan dilakukan melalui panitia khusus agar pembahasan dapat lebih mendalam sebelum DPRD memberikan rekomendasi," katanya.

Dalam rapat paripurna itu, anggota DPRD Medan Drs. Godfried Effendi Lubis sempat menyampaikan protes terkait tidak dibagikannya dokumen pidato wali kota kepada anggota dewan. Ia meminta sekretariat DPRD memperhatikan hal tersebut agar tidak terulang pada agenda selanjutnya.

"Kami tidak menerima dokumen pidato wali kota. Ke depan hal seperti ini harus menjadi perhatian sekretariat dewan," tegas Godfried.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan penetapan anggota panitia khusus dari masing-masing fraksi. Pansus tersebut akan membahas secara rinci LKPJ Tahun Anggaran 2025 sebelum DPRD Kota Medan menyampaikan rekomendasi resmi kepada Pemerintah Kota Medan sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.(jns)