Minim TPS di Medan Deli Picu Sampah Liar dan Banjir, DPRD Dorong Langkah Cepat Pemko

Zulkarnaen menilai persoalan sampah sebenarnya dapat menjadi peluang ekonomi apabila dikelola secara tepat, misalnya melalui pembentukan bank sampah. Namun, jika dibiarkan tanpa pengelolaan yang baik, sampah berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti banjir dan penyebaran penyakit.

Perda Nomor 7 Tahun 2024 yang disosialisasikan merupakan perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan. Regulasi tersebut mengubah sejumlah ketentuan, antara lain Pasal 1, 7, 13, 14, 15, 30, dan 32, serta ditetapkan di Medan pada 17 September 2024 oleh Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution.

Dalam Pasal 30 disebutkan camat wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan persampahan kepada dinas terkait paling sedikit satu kali dalam tiga bulan. Laporan tersebut mencakup jumlah dan sumber sampah, upaya pengurangan dan penanganan, pemanfaatan sampah, serta sistem pengelolaan yang diterapkan di wilayah masing-masing.

Perda ini juga memuat ketentuan pidana bagi pelanggar. Pada Pasal 32 disebutkan setiap orang yang melanggar ketentuan dapat dikenai pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp10.000.000. Sementara bagi badan usaha, sanksi denda dapat mencapai Rp50.000.000.

Melalui implementasi perda dan penyediaan sarana persampahan yang memadai, DPRD berharap kualitas kebersihan lingkungan di Kecamatan Medan Deli dapat meningkat sekaligus mengurangi risiko banjir dan penyakit di masyarakat.(jns)