MEDAN -Ketua Komisi III DPRD Kota Medan Salomo T.R. Pardede mengingatkan manajemen Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan agar tidak melakukan pemutusan kontrak terhadap tenaga honorer. Ia menilai kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) berpotensi menimbulkan persoalan baru, baik secara sosial maupun administratif. Sebaliknya, manajemen diminta berinovasi untuk memberdayakan karyawan secara maksimal.
Pernyataan tersebut disampaikan Salomo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Medan bersama jajaran direksi PUD Pasar Kota Medan di Gedung DPRD Medan, Senin (2/3/2026). Rapat dihadiri Wakil Ketua Komisi III T. Bahrumsyah, dr. Faisal Arbie, David Sinaga, Godfried, Agus, dan Sri Rezeki. Sementara dari pihak PUD Pasar hadir Direktur Utama Anggia Ramadhan, didampingi Direktur Operasional Agus Syah Putra, Direktur Keuangan/Administrasi Bobby O. Zulkarnain, serta Direktur Pengembangan dan SDM Rudiansyah.
Dalam forum tersebut, Salomo menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan utama untuk memberhentikan karyawan honorer. Ia mengingatkan dampak PHK dapat menimbulkan polemik berkepanjangan.
Baca Juga:"Jangan sampai ada karyawan yang dipecat dengan alasan penghematan biaya. Kasihan jika sampai terjadi PHK. Satu orang saja diberhentikan bisa menimbulkan persoalan panjang," ujar Salomo.
Menurutnya, ratusan tenaga honorer yang disebut belum memiliki pekerjaan optimal seharusnya diberdayakan melalui penataan ulang sistem kerja. Ia menyarankan agar sejumlah pekerjaan di lingkungan PUD Pasar yang selama ini diserahkan kepada pihak ketiga dapat dialihkan untuk dikerjakan langsung oleh karyawan honorer.
"Ke depan, pekerjaan yang selama ini dikontrakkan ke pihak ketiga sebaiknya dikelola sendiri oleh PUD Pasar dengan memaksimalkan tenaga honorer yang ada," katanya.
Pernyataan Salomo sejalan dengan pandangan Wakil Ketua Komisi III T. Bahrumsyah yang sebelumnya meminta manajemen mempertimbangkan kembali rencana pemutusan kontrak terhadap ratusan karyawan. Bahrumsyah menilai tenaga honorer yang direkrut pada tahun sebelumnya tidak tepat jika diberhentikan begitu saja tanpa upaya optimalisasi kinerja.
Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padangsidimpuan melalui Panitia A melakukan pemeriksaan lapang terhadap permohonan sertipikat hak atas tanah
Daerah
Kapolres Padangsidimpuan yang baru, AKBP Noval Nanusa, S.H., S.I.K., M.H., menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas sambutan hangat ya
Daerah
Harapan baru bagi masyarakat terdampak banjir di Kota Padangsidimpuan mulai terwujud. Pembangunan 100 unit Hunian Tetap (Huntap) resmi dimul
Daerah
Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padangsidimpuan terus memperkuat kualitas pelayanan pertanahan melalui pemeriksaan lapang terhadap permohona
Daerah
Upaya mewujudkan tertib administrasi pertanahan dan memberikan kepastian hukum terhadap aset negara terus diperkuat.
Daerah
Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan terus mempercepat sertifikasi tanah wakaf sebagai upaya memberikan kepastian hukum terhadap aset keag
Daerah
Kesibukan sebagai prajurit TNI AD tak menghalangi empat personel Yonif TP 904 Garamata Tanah Karo untuk menorehkan prestasi di arena olahrag
Daerah
MEDAN Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, menegaskan pentingnya penguatan wawasan kebangsaan dan penerapan nilainilai Pancasila dalam du
Politik
Warga Lingkungan VIII Sibulan Bulan, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, digegerkan oleh penemua
Daerah
PT Agincourt Resources (PTAR) mengembangkan program pemberdayaan masyarakat melalui Martabe Cocoa Park di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru,
Daerah