Komisi I DPRD Medan Minta Camat dan Lurah Maksimalkan Sosialisasi Program Pemerintah

"Kami siap bekerja sama dan membantu mencarikan solusi atas berbagai persoalan di tengah masyarakat. Bahkan, terkait kebutuhan anggaran di kecamatan, Komisi I siap memfasilitasi pengalokasiannya di APBD," katanya.

Selain membahas sosialisasi program pemerintah, rapat koordinasi tersebut juga menampung aspirasi camat terkait Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kepala Lingkungan. Hampir seluruh camat mengusulkan agar perda tersebut direvisi karena sejumlah pasal dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan kota.

Beberapa poin yang diusulkan untuk direvisi antara lain terkait pemekaran lingkungan, masa jabatan kepala lingkungan, batas usia, serta persyaratan dukungan minimal 30 persen dari warga.

"Kami memahami permasalahan di tingkat lingkungan cukup kompleks. Aspirasi ini kami tampung dan dalam waktu dekat akan kami diskusikan kembali sebagai bahan evaluasi regulasi," jelas Reza.

Komisi I DPRD Medan berharap hasil rapat koordinasi ini dapat memperkuat sinergi antara legislatif dan aparatur wilayah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan sosialisasi program yang lebih optimal serta regulasi yang adaptif, diharapkan pembangunan di Kota Medan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.