MEDAN -Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan di Gedung DPRD Medan, Senin (9/3/2026). Laporan tersebut memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tahun 2025, termasuk indikator makro pembangunan, realisasi keuangan daerah, serta berbagai program strategis yang telah dijalankan.
Dalam penyampaiannya, Rico menjelaskan bahwa penyusunan LKPJ mengacu pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2025–2029. Selain itu, laporan tersebut juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 yang mengatur kewajiban kepala daerah menyampaikan laporan kinerja kepada DPRD.
"Kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menjalankan agenda strategis pembangunan Kota Medan," ujar Rico di hadapan pimpinan dan anggota dewan.
Baca Juga:Rico memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan yang menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Medan pada tahun 2025 tercatat sebesar 83,74 poin atau meningkat 0,51 poin dibandingkan tahun 2024. Laju pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan menjadi 5,10 persen, naik 0,03 persen dari tahun sebelumnya.
Di sisi lain, tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 7,25 persen atau turun 0,69 persen dibandingkan tahun 2024. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 tercatat sebesar 7,99 persen, menurun 0,14 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, rasio gini yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan berada pada angka 0,3620.
Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, pendapatan Kota Medan pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp6,32 triliun atau 90,79 persen dari target Rp6,96 triliun. Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3,09 triliun, pendapatan transfer Rp3,13 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp100 miliar.
Adapun realisasi belanja daerah mencapai Rp5,83 triliun atau 82,56 persen dari target Rp7,07 triliun. Belanja tersebut meliputi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga yang digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan.
Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padangsidimpuan melalui Panitia A melakukan pemeriksaan lapang terhadap permohonan sertipikat hak atas tanah
Daerah
Kapolres Padangsidimpuan yang baru, AKBP Noval Nanusa, S.H., S.I.K., M.H., menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas sambutan hangat ya
Daerah
Harapan baru bagi masyarakat terdampak banjir di Kota Padangsidimpuan mulai terwujud. Pembangunan 100 unit Hunian Tetap (Huntap) resmi dimul
Daerah
Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padangsidimpuan terus memperkuat kualitas pelayanan pertanahan melalui pemeriksaan lapang terhadap permohona
Daerah
Upaya mewujudkan tertib administrasi pertanahan dan memberikan kepastian hukum terhadap aset negara terus diperkuat.
Daerah
Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan terus mempercepat sertifikasi tanah wakaf sebagai upaya memberikan kepastian hukum terhadap aset keag
Daerah
Kesibukan sebagai prajurit TNI AD tak menghalangi empat personel Yonif TP 904 Garamata Tanah Karo untuk menorehkan prestasi di arena olahrag
Daerah
MEDAN Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, menegaskan pentingnya penguatan wawasan kebangsaan dan penerapan nilainilai Pancasila dalam du
Politik
Warga Lingkungan VIII Sibulan Bulan, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, digegerkan oleh penemua
Daerah
PT Agincourt Resources (PTAR) mengembangkan program pemberdayaan masyarakat melalui Martabe Cocoa Park di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru,
Daerah