Ia mengingatkan agar perusahaan segera menyelesaikan seluruh proses perizinan sehingga kegiatan usaha memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Ini perkebunan ilegal, bisa dikenakan sanksi hukum sesuai Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi jangan main-main. Perizinannya harus segera diselesaikan karena ini juga menyangkut Pendapatan Asli Daerah," tegas Pimanta Ginting.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Pertanahan (Kakan) Kabupaten Langkat, Akhyar Sirajuddin, membenarkan bahwa berdasarkan data yang dimiliki instansinya, PT BI belum tercatat memiliki Hak Guna Usaha.
"Sesuai data kami, memang PT BI belum memiliki HGU," kata Akhyar.
Sementara itu, Konsultan PT BI, Syam Sumarno, menjelaskan bahwa perusahaan telah mengantongi izin prinsip serta izin lokasi perkebunan yang diterbitkan Bupati Langkat pada 2018. Menurutnya, perusahaan saat ini masih berupaya melengkapi seluruh persyaratan administrasi guna memperoleh HGU dari Badan Pertanahan Nasional.
"Kami terus berupaya untuk mendapatkan HGU dari BPN. Semoga proses tersebut dapat segera terealisasi," ujar Syam.
Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan terus mempercepat sertifikasi tanah wakaf sebagai upaya memberikan kepastian hukum terhadap aset keag
Daerah
Kesibukan sebagai prajurit TNI AD tak menghalangi empat personel Yonif TP 904 Garamata Tanah Karo untuk menorehkan prestasi di arena olahrag
Daerah
MEDAN Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, menegaskan pentingnya penguatan wawasan kebangsaan dan penerapan nilainilai Pancasila dalam du
Politik
Warga Lingkungan VIII Sibulan Bulan, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, digegerkan oleh penemua
Daerah
PT Agincourt Resources (PTAR) mengembangkan program pemberdayaan masyarakat melalui Martabe Cocoa Park di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru,
Daerah
Banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batang Toru pada akhir 2025 menyisakan luka mendalam bagi masyarakat. Rumah rusak, lahan pertanian t
Daerah
Komitmen memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf terus diperkuat Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan.
Daerah
Tim kuasa hukum AKP Fadlun Al Fitri, SS menyampaikan kekecewaan atas penanganan praktik permintaan uang atau pungutan liar (pungli) yang did
Hukrim
Komitmen memperkuat kolaborasi demi pelayanan publik yang semakin berkualitas kembali ditunjukkan melalui pertemuan antara Pemerintah Kota P
Daerah
terus dibangun. Kepala Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan, Agustina Harahap, S.T., bersama para Pejabat Pengawas menghadiri kegiatan Ser
Daerah