Pemkab Samosir Gelar Forum Konsultasi Publik RKPD 2027, Fokus pada SDM, Ekonomi, dan Pemerataan Pembangunan

SAMOSIR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Samosir Tahun 2027 di Aula Kantor Bupati Samosir, Rabu (28/1/2026). Forum ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan arah pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna menyerap aspirasi dan masukan strategis.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk, Wakil Ketua DPRD Samosir Sarhockel Martopolo Tamba, Kabag Ops Polres Samosir Kompol Eduar, Perwira Penghubung (Pabung) Kodim 0210/TU G. Sebayang, Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Samosir.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menegaskan bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan secara merata dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan karakteristik serta kebutuhan masing-masing wilayah.

Baca Juga:

• Pemkab Samosir Kunjungi Keluarga Almarhum Jonius Sidabutar, Tegaskan Isu Ekonomi Tidak Benar

"Pemerataan pembangunan harus dilakukan di seluruh wilayah dan bersifat berkelanjutan. Kondisi geografis setiap daerah berbeda, termasuk lahan pertanian yang berbukit-bukit, sehingga tidak bisa disamakan," ujar Ariston.

Menurutnya, proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodasi seluruh aspirasi masyarakat mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Dengan demikian, program yang dirumuskan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Ariston berharap Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 dapat menghasilkan berbagai saran dan rekomendasi konstruktif yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ke depan. Ia menegaskan bahwa seluruh program yang dirancang harus selaras dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Samosir Tahun 2025–2029.

"Masukan yang diberikan dalam forum ini sangat penting untuk memastikan pembangunan yang direncanakan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan maupun hasil pembangunan yang diterima masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu menyusun program yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Dalam upaya mempercepat pembangunan sumber daya manusia (SDM), Ariston meminta seluruh perangkat daerah menjadikan peningkatan kualitas SDM sebagai prioritas utama. Menurutnya, SDM yang unggul akan menjadi fondasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kita harus mencari solusi di berbagai sektor, seperti pertanian, UMKM, dan pariwisata, dengan memetakan potensi yang dimiliki setiap wilayah," ujarnya.

Selain itu, Ariston menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat desa, tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

"Kita harus membangun kerja sama yang kuat antara pemerintah, masyarakat desa, tokoh masyarakat, dan seluruh stakeholder agar pembangunan berjalan inklusif dan berkelanjutan," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Samosir Sarhockel Martopolo Tamba mengingatkan bahwa penyusunan Rancangan Awal RKPD harus benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat yang dihimpun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan kegiatan reses anggota DPRD.

Menurutnya, tantangan pembangunan ke depan akan semakin kompleks seiring adanya kebijakan efisiensi anggaran serta berkurangnya bantuan keuangan dari pemerintah pusat pada tahun 2026.

"Pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan harus tetap menjadi perhatian. Masyarakat harus tetap merasakan kehadiran pemerintah meskipun dengan anggaran yang terbatas," kata Sarhockel.

Dukungan terhadap penyusunan perencanaan pembangunan yang matang juga disampaikan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yakni Polres Samosir dan Kodim 0210/TU. Keduanya berharap program yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Samosir, Rajoki Simarmata, memaparkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Samosir Tahun 2027.

Menurut Rajoki, terdapat empat fokus utama pembangunan yang akan menjadi prioritas pemerintah daerah, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi sumber daya alam, peningkatan layanan infrastruktur yang berkelanjutan, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan optimalisasi pendapatan daerah.