"Negara hadir untuk memberi rumah yang layak huni bagi masyarakat. Apalagi Samosir ini daerah pariwisata, rumah adat harus dijaga. Bisa juga dengan gentengisasi untuk atap agar tidak terlalu panas," kata Maruarar.
Berdasarkan data pemerintah daerah, jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Samosir mencapai 3.080 unit. Maruarar optimistis persoalan tersebut dapat dituntaskan dalam tiga tahun mendatang apabila program berjalan sesuai target.
"Saya kira dalam tiga tahun bisa tuntas. Mengurus rakyat itu sepenuh hati, bukan hanya bangunan, tetapi juga harus memikirkan ekonomi masyarakat," ujarnya.
Program penataan kawasan kumuh itu meliputi pembangunan jalan lingkungan, drainase, septic tank atau tangki septik, tembok penahan tanah, paving block atau blok beton, penyediaan tong sampah, penataan kawasan permukiman, hingga pemasangan lampu jalan. Pekerjaan fisik direncanakan mulai pada Mei 2026.
Maruarar menegaskan seluruh program harus tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
"Kawasan yang ditata harus betul-betul yang kumuh. Dicek benar, jangan sampai tidak tepat sasaran. Masyarakat juga harus menjaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan," tegasnya.