Menteri PKP Alokasikan 556 Program Bedah Rumah untuk Samosir, Kawasan Kumuh Ditata Mulai Mei 2026

SAMOSIR - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meninjau langsung lokasi calon penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta kawasan kumuh di Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Selasa (25/3/2026). Dalam kunjungan kerja tersebut, Maruarar memastikan sebanyak 556 unit rumah di Samosir akan mendapat program bedah rumah pada tahun anggaran 2026.

Program tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat Samosir, terutama bagi warga yang masih menempati rumah tidak layak huni. Selain bantuan renovasi rumah, Pemerintah Kabupaten Samosir juga memperoleh program penanganan kawasan kumuh seluas 41,80 hektare melalui kolaborasi dengan Kementerian PKP.

"Untuk Samosir, bedah rumah 556 unit untuk tahun 2026. Ini kenaikan besar. Tahun ini anggaran ditingkatkan oleh Presiden, jadi harus dicek benar masyarakat yang berhak menerimanya," ujar Maruarar saat meninjau lokasi.

Baca Juga:

• Menteri PKP Maruarar Sirait Dorong Kepala Daerah Dukung Program Rumah Bersubsidi, Bupati Samosir Usulkan 500 Unit BSPS

Penanganan kawasan kumuh itu akan dilakukan di dua wilayah, yakni Desa Tomok seluas 29,86 hektare yang mencakup 12 perkampungan dan Desa Tomok Parsaoran seluas 11,94 hektare yang mencakup 13 perkampungan.

Dari total 556 unit BSPS, sebanyak 56 unit di antaranya dialokasikan khusus untuk renovasi rumah adat Batak sesuai usulan Pemerintah Kabupaten Samosir. Menurut Maruarar, pelestarian rumah adat penting dilakukan karena Samosir merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di kawasan Danau Toba.

Saat meninjau kawasan Lumban Sinaga, Maruarar berdialog langsung dengan warga bernama Rani Situmeang. Setelah melihat kondisi rumah adat milik keluarga tersebut, ia langsung meminta agar rumah itu masuk dalam program renovasi.

Rani mengaku terharu atas perhatian yang diberikan pemerintah terhadap kondisi rumahnya.

"Negara hadir untuk memberi rumah yang layak huni bagi masyarakat. Apalagi Samosir ini daerah pariwisata, rumah adat harus dijaga. Bisa juga dengan gentengisasi untuk atap agar tidak terlalu panas," kata Maruarar.

Berdasarkan data pemerintah daerah, jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Samosir mencapai 3.080 unit. Maruarar optimistis persoalan tersebut dapat dituntaskan dalam tiga tahun mendatang apabila program berjalan sesuai target.

"Saya kira dalam tiga tahun bisa tuntas. Mengurus rakyat itu sepenuh hati, bukan hanya bangunan, tetapi juga harus memikirkan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Program penataan kawasan kumuh itu meliputi pembangunan jalan lingkungan, drainase, septic tank atau tangki septik, tembok penahan tanah, paving block atau blok beton, penyediaan tong sampah, penataan kawasan permukiman, hingga pemasangan lampu jalan. Pekerjaan fisik direncanakan mulai pada Mei 2026.

Maruarar menegaskan seluruh program harus tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

"Kawasan yang ditata harus betul-betul yang kumuh. Dicek benar, jangan sampai tidak tepat sasaran. Masyarakat juga harus menjaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan," tegasnya.

Ia juga menyebut program perumahan tersebut diyakini mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Pelaksanaan program diperkirakan menyerap sekitar 200 tenaga kerja, mulai dari tukang bangunan hingga buruh harian.

"Bapak Presiden yakin program ini akan menggerakkan ekonomi. Mulai dari panglong, tukang, hingga buruh akan merasakan dampaknya," kata Maruarar.

Selain meninjau program perumahan, Maruarar juga melihat kegiatan pembersihan eceng gondok di Danau Toba yang dilakukan komunitas Sabam Sirait Peduli. Kegiatan itu telah berlangsung selama satu tahun lima bulan dengan dukungan pembiayaan dari keluarga Maruarar, termasuk pemberian upah Rp150 ribu per hari bagi warga yang terlibat.

"Kita senang melihat anak muda yang punya idealisme merawat Danau Toba. Ini perlu kerja sama semua pihak," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan perumahan masyarakat di daerahnya.

"Kehadiran Bapak Menteri PKP membawa dampak nyata bagi masyarakat Samosir, khususnya dalam pemenuhan rumah layak huni dan penataan kawasan permukiman. Ini sangat kami butuhkan," ujar Vandiko.

Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Samosir siap mendukung pelaksanaan program agar berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan. Menurutnya, program tersebut juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memperkuat sektor pariwisata di Samosir.