Antisipasi Gangguan Listrik, PLN Sisir Jaringan 20 kV di Mandailing Natal
Demi memastikan listrik tetap menyala tanpa gangguan, PT PLN (Persero) UP3 Padangsidimpuan menggelar aksi besarbesaran pemeliharaan jaringa
Daerah
Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Asahan, Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, Kajari Asahan, Dandim 0208/Asahan, perwakilan dari Danlanal TBA, Polres Asahan, BNNK Asahan, serta Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, OPD, BUMN/BUMD, organisasi masyarakat, dan tamu undangan lainnya.
Kepala Bapperida Kabupaten Asahan, H. Supriyanto, M.Pd, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan konsultasi publik ini berlandaskan pada berbagai regulasi nasional dan daerah, di antaranya:
UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Permendagri No. 86 Tahun 2017, serta
Perda Kabupaten Asahan No. 9 Tahun 2024 tentang RPJPD 2025–2045.
Tujuan dari forum ini adalah untuk menghimpun aspirasi masyarakat mengenai arah, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, guna menyempurnakan penyusunan RPJMD Kabupaten Asahan 2025–2029.
Dalam sambutannya, Bupati Asahan menegaskan bahwa konsultasi publik merupakan tahapan strategis dalam penyusunan RPJMD sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017.
\"RPJMD bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi merupakan komitmen bersama untuk membangun Kabupaten Asahan dengan sebaik-baiknya. Meski dengan segala keterbatasan, kita ingin memastikan setiap program benar-benar dapat direalisasikan,\" ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya penyelesaian dokumen RPJMD tepat waktu, paling lambat enam bulan setelah pelantikan kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Ayat (2) Permendagri tersebut.
Bupati menyampaikan bahwa RPJMD ini harus selaras dengan RPJMN 2025–2029 sesuai Perpres No. 12 Tahun 2025, yang telah menetapkan Asahan sebagai lokasi prioritas program nasional di sektor:
Komoditas unggulan: sawit, karet, dan kelapa
Ekonomi biru (kelautan dan perikanan)
Kawasan swasembada pangan
Ia juga menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat agar dokumen RPJMD dapat menjawab kebutuhan nyata.
“Kami tidak ingin bertindak sepihak dalam menentukan arah pembangunan. Karena itu, keterlibatan Bapak/Ibu sekalian sangat kami harapkan,” tutupnya.
Dalam forum ini, peserta menerima paparan materi dari sejumlah narasumber, yaitu:
H. Supriyanto, M.Pd – Tahapan Penyusunan RPJMD
Syamsuddin, SH., MM (Kadis Lingkungan Hidup) – Kebijakan & Prinsip KLHS RPJMD
Abdul Hakim Prapat, SE., M.Si (Plt. Kepala BPS Asahan) – Indikator Makro Kabupaten Asahan Tahun 2024
Dr. Ihsan Azhari, S.Sos., M.SP (Kabid Infrastruktur & Kewilayahan Bappelitbang Provsu) – Sinkronisasi Perencanaan Kabupaten/Kota dengan Nasional
Demi memastikan listrik tetap menyala tanpa gangguan, PT PLN (Persero) UP3 Padangsidimpuan menggelar aksi besarbesaran pemeliharaan jaringa
Daerah
keluarga pecah di tengah pengawalan ketat aparat saat sebuah rumah di tepi Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Padangsidimpuan&ndashPanyabungan die
Daerah
PAW anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan dari Partai NasDem atas nama Eddi Sullam Siregar kini memasuki babak akhir
Daerah
Rumah Taman Pendidikan AlQur&039an (TPQ) AlMuhajirin, Jalan Garu VI No. 42, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan
Daerah
digelar secara virtual, koordinasi yang diikuti Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padangsidimpuan bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nas
Daerah
Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Padangsidimpuan terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemberdaya
Daerah
Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke40 Tingkat Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2026 resmi dibuka di Lapangan Astaka, Jalan Willem Iskan
Daerah
Sebelum izin pemanfaatan ruang diterbitkan, Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padangsidimpuan memastikan seluruh rencana investasi benarbenar
Daerah
Sebuah unggahan yang beredar di media sosial Facebook memicu perhatian publik setelah memuat surat pengaduan masyarakat terkait dugaan penyi
Daerah
Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan mengikuti rapat koordinasi percepatan sertifikasi aset tanah, penyelesaian aset bermasalah, dan serti
Daerah