DPRD Medan Setujui Rekomendasi Pansus PAD, Soroti Potensi Kebocoran

Kemudian El Barino Shah menyampaikan berbagai kasus yang di temukan Pansus seperti pembayaran retribusi yang disetorkan kepada personal atau oknum pada perangkat daerah terkait, dan tidak langsung melalui mekanisme resmi ke rekening kas daerah.

Berikutnya, sistem pembayaran dan penggunaan tapping box pada sejumlah objek pajak, termasuk pada kawasan pusat perbelanjaan modern yang semestinya lebih baik ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sistem pemantauan transaksi parkir sejak tahun 2023 tidak lagi menggunakan tapping box dan telah menggunakan pihak ketiga.

Menurut EL Barino, Pansus memandang persoalan ini sangat serius, karena setiap penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah harus memiliki mekanisme pemungutan, penyetoran, pencatatan, dan pertanggungjawaban yang jelas.

Terkait hal itu, menurut Pansus Pemko Medan harus melakukan klarifikasi, pemeriksaan, dan audit terhadap mekanisme penerimaan tersebut, termasuk memastikan siapa yang melakukan pemungutan, kepada siapa pembayaran dilakukan, berapa nilai yang diterima, serta apakah seluruh penerimaan telah masuk ke rekening kas daerah.

Pansus juga menemukan adanya wajib pajak yang membayar pajak dan retribusi dengan sistem setoran pembayaran tetap/flat tidak tergantung dari peningkatan omset penjualan ataupun kunjungan tamu.

Bukan itu saja tambah El Barino, Pansus juga menemukan bahwa ada salah satu hotel di Kota Medan yang menggabungkan pajak hotel dan hiburan menjadi satu yang mana harusnya objek pajak berbeda antara kedua jenis pajak tersebut termasuk NPWPD dipisahkan, sehingga terjadi kehilangan potensi pemungutan pajak dan retribusi.