DPRD Medan Setujui Rekomendasi Pansus PAD, Soroti Potensi Kebocoran

MEDAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan setujui dan rekomendasi laporan Panitia khusus (Pansus) tentang Pendapatan Aslli Daerah (PAD) untuk dijadikan menjadi Perda. Persetujuan itu, disepakati setelah Ketua Pansus PAD El Barino Shah SH MH menyampaikan laporan pembahasan Pansus dalam rapat paripurna internal di gedung dewan, Selasa (18/8/2026).

Rapat paripurna dewan dipimpin Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen didampingi Wakil Ketua H Zulkarnaen SKM dan Rajudin Sagala serta para anggota DPRD Medan.

Dalam laporannya, Ketua Pansus PAD El Barino Shah SH MH menyampaikan isu aktual dan permasalahan krusial PAD Kota Medan yakni masalah regulasi tidak berjalan. Kebocoran PAD disejumlah sektor, pengelolaan PAD yang tidak baik, target tidak tercapai dan pendapatan daerah menurun.

Baca Juga:

• Kasus Influenza Tipe A Meningkat, DPRD Medan Desak Langkah Preventif dan Penambahan Kapasitas Layanan

Dikatakan El Barino Shah, adapun tujuan dari Pansus untuk mengimpun peraturan tentang PAD Kota Medan. Mengevaluasi sistem tata kelola PAD menemukan persoalan terkait SDM dan pelayanan PAD.

Adapun mekanisme pelaksanaan kerja Pansus dengan mengindentifikasi masalah dan pengumpulan bukti. Melakukan rapat untuk membahas data, fakta PAD dengan teknik pendalaman informasi dan klarifikasi. Melakukan kunjungan kerja dan lapangan untuk perbandingan pengelolaan PAD serta mengundang akademisi.

Dilanjutkan El Barino Shah yang juga Ketua Fraksi Golkar itu, dalam temuan Pansus dikelompokkan menjadi lima isu strategis yaitu potensi kebocoran dan akuntabilitas penerimaan. Potensi PAD yang belum tergali secara optimal. Optimalisasi retribusi dan pelayanan. Penguatan regulasi dan SDM. Serta integrasi data dan pengawasan.

Selanjutnya, El Barino Shah menguraikan isu strategis mengenai kebocoran PAD harus menjadi perhatian serius. Dan hal itu karena tidak adanya transparansi dan mekanisme kontrol dan akuntabilitas penyetoran PAD.