R PAPBD 2026, FPKS Sampaikan Delapan Catatan Penting, Dari Penurunan PAD, Banjir, Harga Pangan Hingga Anggaran 35 Persen untuk Medan Utara

MEDAN - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan menyoroti sejumlah persoalan penting dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2026.

Sorotan tersebut disampaikan juru bicara FPKS, Ade Taufik dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Senin (14/9/2026), yang mengagendakan penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Rancangan P-APBD 2026.

Dalam pemandangan umumnya, FPKS menilai terdapat sejumlah perubahan angka anggaran yang perlu mendapatkan penjelasan lebih rinci dari Pemerintah Kota Medan.

Baca Juga:

• Fraksi PKS Nilai Ranperda Pendidikan Pancasila Belum Mendesak, Cukup Diatur dalam Tata Tertib DPRD

Berdasarkan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2026 yang telah disepakati, pendapatan daerah bertambah sekitar Rp343,284 miliar atau 5,05 persen, sehingga menjadi sekitar Rp7,138 triliun.

Sementara itu, belanja daerah bertambah sekitar Rp780,420 miliar atau 12,30 persen, menjadi sekitar Rp7,73 triliun. Sedangkan pembiayaan netto bertambah sekitar Rp487,136 miliar, menjadi sekitar Rp592,210 miliar.

Namun, FPKS mempertanyakan sejumlah perubahan target dan kebijakan anggaran tersebut.

Pertama, penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ade menyampaikan, target PAD pada Perubahan APBD 2026 mengalami penurunan sebesar Rp229,483 miliar atau 5,59 persen dibandingkan rancangan sebelumnya.