Fraksi PDI Perjuangan Dukung Langkah Tegas Polrestabes Medan Berantas Kejahatan Jalanan

MEDAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Polrestabes Medan dalam memberantas berbagai bentuk kejahatan jalanan, seperti begal, pencurian kendaraan bermotor (curanmor), dan peredaran narkotika. Fraksi tersebut berharap upaya penegakan hukum dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku demi menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

Dukungan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, Lily saat membacakan pemandangan umum fraksinya terhadap penjelasan Wali Kota Medan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Medan di Gedung DPRD Medan, Senin (15/6/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua DPRD H. Zulkarnaen, serta dihadiri para anggota DPRD Medan. Turut hadir Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Sekretaris Daerah Kota Medan Wirya Al Rahman, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris DPRD Erisda Hutasoit, serta Kepala Bagian Persidangan Andres Willy Simanjuntak.

Dalam pandangan umumnya, Lily mengapresiasi tindakan tegas yang dilakukan Polrestabes Medan terhadap pelaku kejahatan yang dinilai meresahkan masyarakat. Menurutnya, pemberantasan begal, curanmor, dan peredaran narkotika, termasuk melalui Tim Khusus Patroli Jaga, Cegah, dan Sigap (Tim JCS) yang dibentuk Kapolrestabes Medan, patut mendapat dukungan.

"Fraksi PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh dan apresiasi kepada Polrestabes Medan atas tindakan tegas dalam memberantas berbagai bentuk kejahatan di Kota Medan. Upaya tersebut diharapkan terus berlanjut demi memberikan rasa aman kepada masyarakat," ujar Lily.

Meski demikian, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar seluruh tindakan kepolisian tetap dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami berharap kepolisian tetap melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Razia rutin juga perlu terus dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman," katanya.

Selain persoalan keamanan, Fraksi PDI Perjuangan turut menyoroti informasi mengenai alokasi anggaran APBD Kota Medan yang disebut-sebut akan digunakan untuk membantu biaya pengobatan korban kejahatan jalanan. Menurut Lily, apabila informasi tersebut benar, Pemko Medan perlu menjelaskan mekanisme penyaluran bantuan beserta besaran dana yang akan diberikan kepada korban.

Fraksi PDI Perjuangan pada prinsipnya mendukung pemberian bantuan tersebut selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan persoalan baru dalam proses penyalurannya.

Lily juga meminta penjelasan mengenai bentuk kerja sama antara Pemko Medan dan BPJS Ketenagakerjaan terkait kemungkinan adanya perlindungan atau pembiayaan pengobatan bagi korban tindak kejahatan jalanan.

Di samping itu, Fraksi PDI Perjuangan menilai persoalan keamanan di Kota Medan masih memerlukan perhatian serius. Perkelahian antarkelompok pemuda, aksi begal, aktivitas geng motor, serta peredaran narkotika dinilai masih menjadi tantangan yang harus ditangani secara komprehensif melalui sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan.

Fraksi PDI Perjuangan berharap Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan perhatian lebih terhadap persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat.