MEDAN -Tim kuasa hukum AKP Fadlun Al Fitri, SS menyampaikan kekecewaan atas penanganan praktik permintaan uang atau pungutan liar (pungli) yang diduga melibatkan oknum anggota Unit Ekonomi Satreskrim Polres Batubara.
Mereka menilai penanganan perkara oleh Bidpropam Polda Sumatera Utara berjalan lambat dan tidak menunjukkan keberpihakan terhadap upaya pemberantasan penyalahgunaan wewenang.
Paul Junisu Jethro Tambunan, SE SH MH selaku kuasa hukum mengatakan pihaknya baru saja mendampingi kliennya, AKP Fadlun Al Fitri, SS, dalam memberikan keterangan sebagai saksi.
Baca Juga:Menurutnya, AKP Fadlun merupakan sosok yang memberikan informasi awal terkait dugaan permintaan uang yang dilakukan anggota Satreskrim Polres Batubara kepada pelaku usaha UMKM dan sejumlah dokter di Kabupaten Batubara.
"Klien kami dapat dikatakan sebagai whistleblower yang membantu mengungkap dugaan praktik pungli tersebut. Namun ironisnya, justru beliau diadukan balik oleh Aipda HG dan kini berstatus sebagai terduga pelanggar di Bidpropam Polda Sumut. Akibat proses tersebut, klien kami juga tidak memperoleh kenaikan pangkat pada 1 Juli 2026," ujar Paul saat di Bidpropam Polda Sumut, Kamis (9/7/2026).
Ia menjelaskan, pengaduan yang diajukan AKP Fadlun terhadap Aipda HG terkait dugaan fitnah maupun laporan di Subdit I Kamneg disebut belum menunjukkan perkembangan.
Padahal, menurutnya, terdapat dua laporan yang saling berkaitan antara seorang perwira dan bintara Polri sehingga seharusnya dilakukan gelar perkara secara menyeluruh dengan memanggil seluruh pihak, termasuk masyarakat yang diduga menjadi korban permintaan uang.
Tim kuasa hukum AKP Fadlun Al Fitri, SS menyampaikan kekecewaan atas penanganan praktik permintaan uang atau pungutan liar (pungli) yang did
Hukrim
Komitmen memperkuat kolaborasi demi pelayanan publik yang semakin berkualitas kembali ditunjukkan melalui pertemuan antara Pemerintah Kota P
Daerah
Menjaga kesehatan bukan hanya menjadi urusan pribadi, tetapi juga bagian penting dalam membangun pelayanan publik yang berkualitas.
Daerah
Lince Manalu melaporkan Kepala BNN Deli Serdang berinisial JT atas dugaan penganiayaan terhadap SH anak dari pelapor.
Hukrim
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut (Ditreskrimus) dituding bermainmain dengan laporan dugaan penyelundupan atau bebas beredarny
Hukrim
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Perayaan Hari Bhayangkara ke80 di Polres Padangsidimpuan tahun ini tidak hanya menjadi momentum seremonial,
Daerah
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara menggelar Family Gathering yang berlangsung di kawasan wisata Jona Garden
Daerah
MEDAN Kuasa hukum Anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, S.Sos., dari Kantor Hukum Fernando Raja Sipahutar dan Lantur Tuma
Hukrim
Semangat pengabdian dan kebersamaan mewarnai peringatan Hari Bhayangkara ke80 di Markas Komando Polres Tapanuli Selatan, Rabu (1/7/2026) pa
Daerah
Lebih dari satu bulan setelah melaporkan dugaan penganiayaan ke Polsek Sunggal, tiga warga Kota Medan, yakni Sendy Jansetia Putra, Dina
Hukrim