Fraksi Gerindra Apresiasi Opini WTP Pemko Medan, Soroti Efektivitas Belanja dan Kinerja OPD

MEDAN – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kota (Pemko) Medan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya secara berturut-turut. Meski demikian, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Menurut fraksi tersebut, keberhasilan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus diukur dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Medan, Salomo Tabah Ronal Pardede, saat membacakan pemandangan umum Fraksi Gerindra terhadap penjelasan Wali Kota Medan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (15/6/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan Drs. Wong Chun Sen didampingi Wakil Ketua DPRD Medan H. Zulkarnaen serta dihadiri para anggota DPRD. Turut hadir Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris DPRD Erisda Hutasoit, serta Kepala Bagian Persidangan Andres Willy Simanjuntak.

Baca Juga:

• Fraksi Gerindra DPRD Medan Soroti Dampak Nyata Revisi Perda Kesehatan dan Kesiapan Fiskal

Dalam penyampaiannya, Salomo menilai Pemko Medan perlu memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia meminta pemerintah menjelaskan langkah konkret yang akan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan daerah, khususnya dari sektor parkir, reklame, pemanfaatan aset daerah, dan berbagai sumber pendapatan potensial lainnya.

Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti tingginya realisasi belanja daerah yang dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi di lapangan. Menurutnya, masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, seperti kerusakan jalan, sistem drainase yang belum berfungsi optimal, banjir yang terus berulang, persoalan pengelolaan sampah, serta pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan.

"Karena itu kami mempertanyakan, mengapa masih banyak infrastruktur lingkungan yang rusak meskipun anggaran pembangunan setiap tahun cukup besar. Program apa yang memiliki realisasi anggaran tinggi namun belum memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat. Mohon tanggapan saudara Wali Kota," ujar Salomo.

Fraksi Gerindra juga menilai perlunya evaluasi yang lebih tegas terhadap kinerja organisasi perangkat daerah. Menurut Salomo, penilaian terhadap pimpinan OPD tidak semestinya hanya didasarkan pada besarnya tingkat penyerapan anggaran, melainkan harus mengutamakan hasil kerja yang benar-benar dirasakan masyarakat.

"Penilaian terhadap pimpinan OPD harus berdasarkan hasil kerja nyata, bukan hanya berdasarkan tingkat penyerapan anggaran," tegasnya.

Secara khusus, Fraksi Gerindra memberikan perhatian terhadap kinerja Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Menurut fraksi tersebut, berbagai instansi tersebut hingga kini masih menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait kualitas pelayanan maupun pelaksanaan program.

Fraksi Gerindra turut meminta penjelasan Pemko Medan mengenai upaya penanganan banjir yang hingga kini masih menjadi persoalan tahunan di sejumlah wilayah. Pemerintah diminta memaparkan jumlah titik banjir yang telah berhasil ditangani secara tuntas beserta langkah lanjutan untuk mencegah terulangnya permasalahan tersebut.