Fraksi Hanura-PKB DPRD Medan Soroti Layanan UHC, Setujui Revisi Perda Kesehatan

"Ada laporan kamar rawat inap dinyatakan penuh bagi pasien UHC, namun tersedia bagi pasien umum. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam pelayanan kesehatan," tegasnya.

Menurut Fraksi Hanura-PKB, kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan milik pemerintah, sehingga sebagian warga memilih beralih ke layanan kesehatan swasta.

Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi Hanura-PKB menyatakan menyetujui Ranperda perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 untuk ditetapkan sebagai hak inisiatif DPRD Kota Medan dan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah.

Fraksi berharap pembahasan Ranperda dapat menghasilkan regulasi yang mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan, menjamin keadilan bagi seluruh pasien, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan di Kota Medan.(jns/**)