"Jangan sampai jabatan ini terlalu lama kosong. Program kesehatan adalah prioritas, sehingga membutuhkan pimpinan definitif agar kebijakan dapat berjalan konsisten," tegasnya.
Selain itu, Andreas juga menyinggung tuntutan bagi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kondisi tersebut, kata dia, membutuhkan kepemimpinan yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan penuh.
Hal serupa juga berlaku pada Dinas SDABMBK yang berperan penting dalam pembangunan infrastruktur dan penanganan banjir di Kota Medan. Ia menilai jabatan definitif sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran dan percepatan program pembangunan.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Medan berharap Pemerintah Kota segera melakukan proses seleksi dan penetapan pejabat sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik tidak terganggu dan target pembangunan daerah dapat tercapai.(**)