MEDAN -Komisi IV DPRD Kota Medan memprotes alokasi anggaran sekitar Rp3 miliar pada Tahun Anggaran 2026 yang direncanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan untuk menuntaskan proyek pelebaran Jalan Meteorologi di perbatasan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. DPRD menilai program tersebut tidak menjadi prioritas dan justru berpotensi memperparah persoalan banjir di Kota Medan.
Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak, SH, menyampaikan keberatan tersebut dalam rapat evaluasi bersama Dinas Perkimcikataru di ruang Komisi IV Gedung DPRD Medan, Senin (5/1/2026).
"Untuk apa kembali dianggarkan dana pelebaran Jalan Meteorologi jika manfaatnya lebih banyak dirasakan pihak tertentu, sementara dampaknya justru mempersempit drainase dan memicu banjir di wilayah Medan," ujar Paul dengan nada tegas.
Baca Juga:
Rapat tersebut dipimpin Paul Mei Anton Simanjuntak dan dihadiri anggota Komisi IV lainnya, yakni Lailatul Badri, Rommy Van Boy, El Barino Shah, Antonius Devolis Tumanggor, Iskandar Muda, Edwin Sugesti Nasution, dan Jusuf Ginting. Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan Jhon Ester Lase turut hadir bersama jajaran.
Menurut Paul, anggaran tersebut seharusnya dialihkan untuk program yang lebih mendesak, seperti perbaikan dan normalisasi drainase di berbagai titik Kota Medan guna mengatasi banjir. Ia menilai penentuan prioritas penggunaan anggaran harus lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat luas.
"Masih banyak kebutuhan yang lebih mendesak. Mengapa justru pelebaran Jalan Meteorologi yang diutamakan, padahal manfaatnya dinilai lebih mengarah pada kepentingan akses menuju kawasan perumahan tertentu," tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Selain persoalan prioritas anggaran, DPRD juga menyoroti dampak teknis proyek tersebut. Penyempitan saluran drainase akibat pelebaran jalan disebut berpotensi memperburuk genangan air dan banjir di sejumlah wilayah Kota Medan.
Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu resmi melantik Kepala Dinas Pendidikan Daerah yang baru, Efrida Yanti Pakpahan.
Daerah
Upaya penyelesaian sengketa lahan di Kabupaten Padang Lawas Utara terus didorong secara terukur dan berbasis aturan hukum.
Daerah
Upaya perdagangan ilegal satwa dilindungi kembali terbongkar di Padangsidimpuan. Aparat dari Polres Padangsidimpuan mengungkap praktik yang
Daerah
Nama &ldquoSiti Mawarni&rdquo mendadak viral di media sosial dan memicu beragam spekulasi publik.
Daerah
Di balik tembok Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan, suasana tampak berbeda dan lebih khidmat, Senin (27/4/2026).
Daerah
Isu Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kota Padangsidimpuan menjadi perhatian publik setelah adanya aksi unjuk rasa oleh sekelompok massa
Daerah
Upaya percepatan sertifikasi tanah wakaf di Sumatera Utara terus digenjot, Senin (27/4/2026),
Daerah
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Satuan Reserse Narkoba Polres Padangsidimpuan berhasil mengungkap kasus peredaran ganja dengan menangkap seor
Daerah
Penampakan Harimau Sumatera di Grid N11W19, kawasan hutan Batang Toru, kembali menegaskan bahwa wilayah tersebut merupakan habitat lintasan
Daerah
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan menggandeng Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan dalam sebuah rapat
Daerah