Cegah Sengketa Tanah, Kantah P.Sidimpuan Verifikasi Langsung Bidang Tanah di Kayuombun
Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padangsidimpuan melalui Panitia A melakukan pemeriksaan lapang terhadap permohonan sertipikat hak atas tanah
Daerah
MEDAN -Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan lebih sigap dalam mengantisipasi tuntutan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dengan landasan regulasi yang kuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan di Kota Medan.
Pandangan tersebut disampaikan anggota DPRD Medan dr. Faisal Arbie, saat membacakan pandangan Fraksi NasDem terhadap penjelasan pengusul Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2012 mengenai Sistem Kesehatan Kota Medan. Penyampaian pandangan fraksi berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Medan, Selasa (10/2/2026).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Medan H. Zulkarnaen, didampingi Wakil Ketua Hadi Suhendra, serta dihadiri sejumlah anggota DPRD dari berbagai fraksi.
Dalam pemaparannya, dr. Faisal menegaskan bahwa perubahan perda sangat diperlukan untuk mendukung program kesehatan yang akan dijalankan pemerintah daerah, termasuk pengembangan program Universal Health Coverage (UHC) menjadi UHC Premium. Menurutnya, peningkatan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat menuntut adanya penguatan sistem regulasi agar pelayanan dapat lebih merata dan berkualitas.
"Dengan meningkatnya permasalahan dalam pelaksanaan program UHC, perubahan perda diharapkan dapat mendukung implementasi UHC Premium guna meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan di Kota Medan," ujarnya.
Setelah mempelajari dan menelaah penjelasan pengusul, Fraksi NasDem menyatakan persetujuannya terhadap pengajuan perubahan Ranperda Sistem Kesehatan sebagai hak inisiatif DPRD Kota Medan. Fraksi ini menilai revisi regulasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pelayanan kesehatan daerah.
Selain itu, Fraksi NasDem mendorong Pemko Medan segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas perubahan perda secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk tenaga kesehatan, akademisi, dan unsur masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padangsidimpuan melalui Panitia A melakukan pemeriksaan lapang terhadap permohonan sertipikat hak atas tanah
Daerah
Kapolres Padangsidimpuan yang baru, AKBP Noval Nanusa, S.H., S.I.K., M.H., menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas sambutan hangat ya
Daerah
Harapan baru bagi masyarakat terdampak banjir di Kota Padangsidimpuan mulai terwujud. Pembangunan 100 unit Hunian Tetap (Huntap) resmi dimul
Daerah
Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padangsidimpuan terus memperkuat kualitas pelayanan pertanahan melalui pemeriksaan lapang terhadap permohona
Daerah
Upaya mewujudkan tertib administrasi pertanahan dan memberikan kepastian hukum terhadap aset negara terus diperkuat.
Daerah
Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan terus mempercepat sertifikasi tanah wakaf sebagai upaya memberikan kepastian hukum terhadap aset keag
Daerah
Kesibukan sebagai prajurit TNI AD tak menghalangi empat personel Yonif TP 904 Garamata Tanah Karo untuk menorehkan prestasi di arena olahrag
Daerah
MEDAN Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, menegaskan pentingnya penguatan wawasan kebangsaan dan penerapan nilainilai Pancasila dalam du
Politik
Warga Lingkungan VIII Sibulan Bulan, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, digegerkan oleh penemua
Daerah
PT Agincourt Resources (PTAR) mengembangkan program pemberdayaan masyarakat melalui Martabe Cocoa Park di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru,
Daerah