Komisi IV DPRD Medan Soroti Penurunan Tarif Parkir, Edwin Sugesti Pertanyakan Dasar Hukumnya

MEDAN -Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan Edwin Sugesti Nasution, menyoroti kebijakan penurunan tarif retribusi parkir di Kota Medan yang dinilai berpotensi melanggar ketentuan hukum. Kebijakan tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) apabila tidak memiliki dasar regulasi yang kuat.

Sorotan itu disampaikan Edwin saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Medan bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan di Gedung DPRD Medan, Selasa (3/3/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi IV Paul Mei Anton Simanjuntak, didampingi anggota lainnya, yakni Jusuf Ginting, Ahmad Affandy, Zulham Efendi, serta Edwin Sugesti Nasution. Turut hadir Kepala Dishub Kota Medan Suriono beserta sejumlah stafnya.

Dalam forum tersebut, Edwin secara tegas mempertanyakan dasar hukum kebijakan penurunan tarif parkir kendaraan roda empat dari Rp5.000 menjadi Rp4.000, serta tarif parkir sepeda motor dari Rp3.000 menjadi Rp2.000. Ia menilai kebijakan tersebut tidak dapat hanya berlandaskan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 9 Tahun 2026, karena sebelumnya penetapan tarif parkir diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024.

Baca Juga:

• Komisi IV DPRD Medan Soroti Mangkraknya Dana Rp1,5 Triliun Bantuan Bank Dunia untuk Penanganan Banjir

"Apa cukup hanya melalui Perwal Nomor 9 Tahun 2026? Padahal penetapan tarif parkir sebelumnya diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024. Perda tidak boleh dilanggar," tegas Edwin.

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, setiap perubahan terhadap ketentuan yang telah diatur dalam perda harus melalui mekanisme pembahasan dan persetujuan bersama antara Pemerintah Kota Medan dan DPRD. Ia menekankan bahwa perda merupakan produk hukum bersama yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan peraturan kepala daerah.

"Jika ada perubahan terhadap perda, tentu harus diajukan revisinya dan dibahas bersama DPRD. Proses pembentukan perda juga melalui persetujuan bersama, sehingga perubahan pun harus mengikuti mekanisme yang sama," ujarnya.

Edwin juga mengingatkan bahwa kebijakan yang bertujuan meringankan beban masyarakat tetap harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Ia menilai langkah penurunan tarif parkir tanpa dasar hukum yang jelas justru berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.