Sengketa Lahan di Paluta, Kapolres Tapsel Tekankan Penyelesaian Berbasis Hukum dan Sinergi
Upaya penyelesaian sengketa lahan di Kabupaten Padang Lawas Utara terus didorong secara terukur dan berbasis aturan hukum.
Daerah
MEDAN -Komisi IV DPRD Medan memberikan tenggat waktu selama dua minggu kepada pengembang proyek City View di Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, untuk segera melengkapi seluruh perizinan serta menyelesaikan dampak pembangunan beronjong yang merugikan warga sekitar.
Apabila dalam dua minggu tidak ada penyelesaian maupun itikad baik, DPRD Medan akan merekomendasikan kepada aparat penegak hukum, baik kejaksaan maupun kepolisian, agar mengusut dugaan penyimpangan dan kelalaian pihak pengembang. Dugaan tersebut antara lain kerugian yang dialami warga serta potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.
"Pihak pengembang terkesan bandel, tidak menghiraukan keresahan dan kerugian warga akibat dampak bangunannya, serta tidak mematuhi kelengkapan kepemilikan izin pendirian perumahan dan apartemen," tegas Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi IV Gedung DPRD Medan, Selasa (23/9/2025).
Baca Juga:Politikus PDI Perjuangan itu, didampingi anggota Komisi IV dari Fraksi PKB, Lailatul Badri, menambahkan bahwa pengembang tidak menunjukkan kepatuhan terhadap aturan. Sejumlah izin penting, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), diduga belum dilengkapi.
"Bahkan, pembangunan bronjong di pinggiran Sungai Deli dilakukan tanpa rekomendasi dari Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS)," ungkap Paul.
Ia menilai, berdasarkan paparan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan yang hadir dalam rapat, sudah jelas terdapat berbagai kesalahan yang dilakukan pihak City View. Karena itu, menurutnya, pengembang layak diberikan sanksi tegas.
Paul meminta agar pengembang segera mengurus kelengkapan izin sekaligus menanggapi keluhan warga yang terdampak banjir akibat pembangunan bronjong di sekitar sungai.
Upaya penyelesaian sengketa lahan di Kabupaten Padang Lawas Utara terus didorong secara terukur dan berbasis aturan hukum.
Daerah
Upaya perdagangan ilegal satwa dilindungi kembali terbongkar di Padangsidimpuan. Aparat dari Polres Padangsidimpuan mengungkap praktik yang
Daerah
Nama &ldquoSiti Mawarni&rdquo mendadak viral di media sosial dan memicu beragam spekulasi publik.
Daerah
Di balik tembok Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan, suasana tampak berbeda dan lebih khidmat, Senin (27/4/2026).
Daerah
Isu Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kota Padangsidimpuan menjadi perhatian publik setelah adanya aksi unjuk rasa oleh sekelompok massa
Daerah
Upaya percepatan sertifikasi tanah wakaf di Sumatera Utara terus digenjot, Senin (27/4/2026),
Daerah
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Satuan Reserse Narkoba Polres Padangsidimpuan berhasil mengungkap kasus peredaran ganja dengan menangkap seor
Daerah
Penampakan Harimau Sumatera di Grid N11W19, kawasan hutan Batang Toru, kembali menegaskan bahwa wilayah tersebut merupakan habitat lintasan
Daerah
P.SIDIMPUAN Jelajahnews.id Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan menggandeng Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan dalam sebuah rapat
Daerah
Aksi pencurian handphone yang terjadi saat dini hari di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Rabu (23/4/202
Daerah