Dulu Dikenal Pulau Penjara, Kini Nusakambangan Dipuji DPR sebagai Lumbung Pangan Masa Depan

JAKARTA | Jelajahnews.id- Siapa sangka Pulau Nusakambangan yang selama puluhan tahun dikenal sebagai "pulau penjara" kini menjelma menjadi salah satu contoh keberhasilan program ketahanan pangan nasional.

Baca Juga:

• 81 Tahun Indonesia Merdeka, Kondisi Lapas 3 Pangururan Butuh Renovasi

Di balik citranya sebagai kawasan lembaga pemasyarakatan berkeamanan tinggi, Nusakambangan kini menghasilkan berbagai komoditas pangan yang mendapat apresiasi langsung dari Komisi IV DPR RI.

Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, mengapresiasi program ketahanan pangan yang dikembangkan Kementerian Imipas di Pulau Nusakambangan, Cilacap, saat kunjungan kerja, Sabtu (20/6/2026).

Apresiasi tersebut disampaikan setelah Titiek meninjau langsung berbagai sektor ketahanan pangan yang dikelola di lingkungan pemasyarakatan, sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada dan ketahanan pangan nasional.

Dalam kunjungannya, Titiek menyaksikan bagaimana lahan yang sebelumnya tidak produktif berhasil disulap menjadi kawasan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang menghasilkan berbagai komoditas pangan.

Mulai dari padi, anggur, peternakan ayam, budidaya udang hingga sidat, seluruhnya dikelola secara produktif dan berkelanjutan.

"Hari ini kami dari Komisi IV DPR RI datang ke Nusakambangan untuk melihat langsung upaya meningkatkan ketahanan pangan. Kami melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini menjadi lahan produktif, mulai dari padi, anggur, peternakan ayam, budidaya udang hingga sidat," ujar Titiek.

Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan lahan yang baik, didukung kreativitas dan komitmen yang kuat, mampu menghasilkan dampak besar bagi ketahanan pangan nasional.

Bahkan, ia menilai program yang dijalankan di Nusakambangan layak dijadikan contoh dan direplikasi di berbagai daerah di Indonesia.

"Saya atas nama Komisi IV DPR RI mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menteri Imipas beserta jajarannya. Mudah-mudahan ini bisa ditiru dan diduplikasi di tempat-tempat lain," katanya.

Titiek menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan apabila seluruh sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

Keberhasilan Nusakambangan dinilai menjadi bukti nyata bahwa setiap wilayah memiliki peluang yang sama untuk berkembang.

"Kalau Nusakambangan saja bisa seperti ini, apalagi daerah lain. Indonesia memiliki tanah yang subur dan sumber daya alam yang besar. Tinggal bagaimana kita mengolah bumi dan laut ini agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," ungkapnya.

Tidak hanya berdampak pada sektor pangan, program tersebut juga menghadirkan manfaat sosial yang signifikan.

Warga binaan pemasyarakatan dilibatkan secara aktif dalam berbagai kegiatan produksi sehingga memperoleh keterampilan kerja yang dapat menjadi bekal ketika kembali ke tengah masyarakat.

Selain mendapatkan pelatihan, warga binaan juga memperoleh premi dari pekerjaan yang mereka lakukan.

Hal itu dinilai menjadi bentuk pembinaan yang efektif sekaligus memberikan motivasi untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah masa pidana berakhir.

"Yang lebih penting lagi, program ini melibatkan warga binaan. Sebelum mereka kembali ke masyarakat, mereka dibekali keterampilan dan mendapatkan premi dari pekerjaan yang dilakukan sehingga dapat menjadi bekal saat bebas nanti," jelas Titiek.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyambut baik kunjungan Komisi IV DPR RI yang menurutnya menjadi masukan penting dalam penyempurnaan program ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Ibu Ketua Komisi IV DPR RI beserta rombongan. Beberapa evaluasi dan arahan yang disampaikan akan kami tindak lanjuti untuk perbaikan program yang sudah berjalan," kata Agus.

Ia menjelaskan, pemanfaatan lahan tidak produktif bukan hanya dilakukan di Nusakambangan, tetapi juga terus didorong di berbagai lapas dan rumah tahanan negara (rutan) di seluruh Indonesia.

Langkah tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional sekaligus upaya menjaga stabilitas harga pangan.

"Ini juga merupakan upaya membantu pemerintah menjaga stabilitas harga pangan. Misalnya untuk kebutuhan telur, kami mendorong lapas dan rutan memproduksi sendiri sehingga tidak menambah tekanan permintaan di pasar dan berkontribusi terhadap inflasi," ujarnya.