Perkuat Ketahanan Pangan, ATR/BPN Gandeng Stranas PK KPK Susun Rencana Aksi

Pemerintah juga menyiapkan langkah konkret, seperti revisi regulasi, penguatan sistem informasi, serta pelibatan pemangku kepentingan dari berbagai kementerian dan lembaga.

Koordinator Harian Stranas PK, Didik Mulyanto, menegaskan keterlibatan Stranas PK bukan hanya mendampingi penyusunan rencana aksi, namun juga memastikan arah kebijakan Kementerian ATR/BPN selaras dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2025–2026.

"Alih fungsi lahan adalah salah satu isu strategis dalam pencegahan korupsi. Kami ingin memastikan rencana aksi ini bukan hanya responsif, tetapi juga sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik, akuntabel, dan berbasis sistem," kata Didik.

Stranas PK menargetkan dua capaian besar, yaitu terkendalinya alih fungsi lahan pertanian serta terbentuknya sistem nasional sebagai rujukan bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghilangkan tumpang tindih perencanaan ruang.

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN, serta perwakilan Tim Teknis Stranas PK. (JN-TIM)