Risiko Sudah Terpetakan, Medan Masih Banjir: Pengamat Desak Rico Waas Evaluasi BPBD Medan

"Kalau pemerintah sudah tahu ada ancaman, maka pertanyaan berikutnya adalah apa tindakan konkretnya. Mana peta risikonya? Mana jalur evakuasinya? Mana data kelompok rentannya? Mana skenario jika hujan ekstrem terjadi selama beberapa jam?" katanya.

Menurut dia, semakin sering bencana terjadi, semakin tidak masuk akal jika pemerintah masih menggunakan pola penanganan yang sama.

"Jangan setiap banjir diperlakukan sebagai kejadian baru. Banjir 2025 harus menjadi pelajaran untuk 2026. Kalau titiknya berulang, penyebabnya berulang dan dampaknya berulang, berarti ada sistem yang belum selesai," ujar Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara ini.

Kritik tersebut semakin relevan karena dokumen perencanaan BPBD Kota Medan sendiri mencantumkan sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam dokumen Renstra BPBD Kota Medan 2021-2026, pemerintah daerah mengidentifikasi antara lain sistem informasi dan komunikasi kebencanaan yang belum terpadu dan terintegrasi, keterbatasan sarana komunikasi, keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, serta kebutuhan penguatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah.

Menurut Rozi, pengakuan tersebut seharusnya menjadi pekerjaan rumah yang sudah memiliki target penyelesaian.

"Kalau kelemahan itu sudah ditulis dalam dokumen pemerintah, jangan sampai bertahun-tahun kemudian persoalannya tetap sama. Wali kota harus bertanya apa yang sudah diperbaiki, berapa anggarannya, apa targetnya dan mengapa masih belum selesai?" katanya.