Bobby Nasution Minta Dana Transfer Tambahan Diprioritaskan untuk Percepatan Pemulihan Pascabencana

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota mengoptimalkan pemanfaatan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat guna mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana. Dana tersebut diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, pelaksanaan program nonfisik, serta penyaluran bantuan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Arahan tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution saat memimpin Rapat Koordinasi Monitoring dan Asistensi Penggunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (14/7/2026).

Rapat koordinasi juga diikuti secara daring oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Ahmad Fatoni. Hadir pula Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, serta para kepala daerah se-Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Mulai Berkantor di Kepulauan Nias, Pastikan Percepatan Pembangunan dan Pelayanan Publik

Dalam arahannya, Bobby Nasution menegaskan tambahan TKD merupakan amanah dari Presiden yang harus dikelola secara optimal agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya yang terdampak bencana.

"Tambahan dana ini harus benar-benar dirasakan masyarakat. Prioritasnya adalah memperbaiki infrastruktur, mempercepat pemulihan, dan membantu warga yang terdampak bencana," ujar Bobby.

Ia menjelaskan pemerintah pusat telah mengalokasikan tambahan Dana Transfer ke Daerah bagi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan total nilai sekitar Rp10,6 triliun. Dari jumlah tersebut, Sumatera Utara memperoleh alokasi terbesar, yakni lebih dari Rp6 triliun.

Meski demikian, Bobby mengakui realisasi penggunaan dana tersebut di Sumatera Utara masih belum optimal. Menurutnya, salah satu kendala utama adalah proses perencanaan dan pengadaan pembangunan fisik yang memerlukan waktu cukup panjang sehingga berdampak pada percepatan pelaksanaan program.