Bupati Samosir Hadiri Rakor Pemulihan Pascabencana Sumut, Pemprov Siapkan Anggaran Rp430 Miliar

MEDAN – Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Bencana Sumatera. Kegiatan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Senin (12/1/2026).

Bupati Samosir hadir didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir Immanuel Sitanggang serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Rajoki Simarmata.

Rakor tersebut membahas percepatan pemulihan wilayah terdampak banjir dan longsor di sejumlah daerah di Sumatera Utara, sekaligus menyinkronkan langkah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Baca Juga:

• Bupati dan Wakil Bupati Samosir Hadiri Open House Idulfitri Gubernur Sumut, Perkuat Sinergi Pembangunan Daerah

Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyiapkan anggaran sebesar Rp430 miliar untuk mendukung pemulihan pascabencana di berbagai daerah terdampak.

Menurut Bobby, anggaran tersebut akan dialokasikan pada lima bidang prioritas guna mempercepat pemulihan infrastruktur dan pelayanan masyarakat.

Alokasi terbesar diarahkan untuk sektor infrastruktur dengan nilai sekitar Rp275 miliar, meliputi perbaikan jalan, jembatan, tanggul, normalisasi sungai, sumber daya air, serta rehabilitasi rumah warga yang terdampak bencana.

Selain itu, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,68 miliar untuk sektor komunikasi dan informatika, Rp36,8 miliar untuk sektor pendidikan, Rp6,9 miliar untuk sektor kesehatan, serta Rp110 miliar dalam bentuk bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten dan kota.

Bobby juga mengungkapkan rencana pembangunan 200 unit hunian tetap (huntap) dengan nilai anggaran sekitar Rp12 miliar atau setara Rp60 juta per unit, sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.

"Kita tunggu datanya dari kabupaten/kota dan menyinkronkannya dengan data BNPB. Bila memang huntap sudah tercover semua oleh BNPB, maka anggaran ini akan kita tambahkan untuk BNPB sehingga nilai rumah yang dibangun nantinya bisa lebih dari Rp60 juta per unit," ujar Bobby.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa pemerintah pusat berkomitmen penuh mendukung pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.

Melalui BNPB, pemerintah pusat telah menyiapkan 5.951 unit hunian tetap untuk Sumatera Utara, perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, serta bantuan logistik bagi masyarakat terdampak.

"Walaupun status bencana sudah dicabut, kami tetap membantu pemulihan. Tidak ada lagi masyarakat yang berada di pengungsian saat bulan puasa. Semua akan ditempatkan di hunian sementara, rumah sewa, atau rumah kerabat dengan biaya yang ditanggung pemerintah," kata Suharyanto.

Selain penyediaan tempat tinggal, BNPB juga memberikan bantuan biaya hidup sebesar Rp600 ribu per jiwa per bulan, bantuan penggantian isi rumah sebesar Rp3 juta, serta bantuan modal usaha sebesar Rp5 juta bagi pelaku usaha yang terdampak bencana.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa terdapat sejumlah indikator yang digunakan pemerintah dalam menilai keberhasilan pemulihan pascabencana.

Menurut Tito, indikator tersebut meliputi berfungsinya pemerintahan hingga tingkat desa, normalnya pelayanan publik, kelancaran akses transportasi, pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat, serta tersedianya layanan dasar seperti listrik, internet, bahan bakar, gas elpiji, dan air bersih.

"Kalau dilihat dari pemetaan kita, Sumatera Utara secara umum sudah membaik. Hanya beberapa daerah yang masih perlu dipercepat pemulihannya, seperti Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga," ujar Tito.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom menyatakan dukungan penuh terhadap upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Menurut Vandiko, percepatan pemulihan sangat penting agar masyarakat yang terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi secara normal.

"Kami mendukung penuh percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Utara agar masyarakat yang terdampak dapat segera kembali beraktivitas secara normal. Kita juga berharap bencana serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang," ujar Vandiko.

Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Ketua DPRD Sumatera Utara Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap, serta pimpinan OPD terkait.