Bupati Samosir: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Nyata, Bukan Sekadar Dihafal

SAMOSIR -Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menegaskan pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sebatas hafalan atau teori. Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Partisipasi Bermakna Rancangan Undang-Undang Badan Pembina Ideologi Pancasila (RUU BPIP) Tahun 2025 yang digelar di Wisma Willem, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Selasa (29/10/2025).

Dalam kegiatan yang dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah itu, Vandiko menekankan bahwa Pancasila harus diwujudkan melalui tindakan nyata di lingkungan keluarga, sekolah, hingga dalam penyusunan kebijakan publik.

"Pancasila bukan sekadar kata, tapi harus jadi tindakan nyata dalam keluarga, sekolah, dan kebijakan publik," ujar Vandiko.

Baca Juga:

• Bupati Samosir Tinjau Pos Nataru, Pastikan Pengamanan dan Pelayanan Wisatawan Optimal

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Samosir selama ini terus berupaya menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat melalui berbagai program pembinaan dan edukasi. Salah satu langkah konkret yang telah dijalankan adalah pembentukan Jejaring Panca Mandala sejak tahun 2023.

Jejaring tersebut secara aktif melakukan sosialisasi ideologi Pancasila ke sekolah-sekolah maupun komunitas masyarakat di Kabupaten Samosir. Program itu diharapkan mampu memperkuat pemahaman generasi muda dan masyarakat terhadap pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan.

"Pancasila adalah dasar dan ideologi negara, kesepakatan para leluhur bangsa. Kami siap mendukung agar RUU BPIP ini bisa disahkan guna memperkuat pembinaan ideologi bangsa di semua lapisan masyarakat," tegas Vandiko.

Kegiatan partisipasi publik tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung, perwakilan BPIP Janri Alin Tomson, anggota DPRD Samosir Fraksi NasDem, Marco Christian Simbolon, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Samosir Dumoch Pandiangan.

Dalam pemaparannya, Martin Manurung menjelaskan bahwa kegiatan itu merupakan bagian dari proses penjaringan aspirasi masyarakat terhadap pembahasan RUU BPIP yang saat ini tengah dibahas di DPR RI. Ia menegaskan, penyusunan undang-undang harus melibatkan partisipasi publik agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mewakili kebutuhan masyarakat.

"UU tidak boleh dibuat diam-diam. Harus ada partisipasi masyarakat. Semua masukan dari daerah seperti Samosir akan kami bawa ke Baleg DPR RI," ujar Martin.

Martin menambahkan, RUU BPIP disusun untuk memperkuat peran lembaga BPIP dalam menjaga ideologi Pancasila sekaligus menghadapi berbagai tantangan seperti radikalisme dan intoleransi yang berpotensi mengganggu persatuan bangsa.

Menurutnya, melalui regulasi tersebut, BPIP nantinya akan memiliki kewenangan yang lebih jelas dalam mengawal penerapan nilai-nilai Pancasila di seluruh Indonesia.

Sementara itu, anggota DPRD Samosir Fraksi NasDem yang juga tergabung dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Marco Christian Simbolon, menilai pembentukan BPIP melalui undang-undang akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi lembaga tersebut dalam menjalankan tugas pembinaan ideologi bangsa.

"Pancasila adalah pilar yang menjaga keutuhan NKRI. Kaum muda harus menjadi ujung tombak dalam sosialisasi dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila," kata Marco.

Kegiatan berlangsung interaktif dengan partisipasi aktif peserta dari berbagai kalangan. Sejumlah peserta menyampaikan pandangan dan masukan terkait urgensi penguatan ideologi Pancasila melalui pengesahan RUU BPIP.

Melalui forum tersebut, Kabupaten Samosir kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan ideologi Pancasila di tingkat daerah sebagai bagian dari upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).