Bupati Samosir: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Nyata, Bukan Sekadar Dihafal

Dalam pemaparannya, Martin Manurung menjelaskan bahwa kegiatan itu merupakan bagian dari proses penjaringan aspirasi masyarakat terhadap pembahasan RUU BPIP yang saat ini tengah dibahas di DPR RI. Ia menegaskan, penyusunan undang-undang harus melibatkan partisipasi publik agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mewakili kebutuhan masyarakat.

"UU tidak boleh dibuat diam-diam. Harus ada partisipasi masyarakat. Semua masukan dari daerah seperti Samosir akan kami bawa ke Baleg DPR RI," ujar Martin.

Martin menambahkan, RUU BPIP disusun untuk memperkuat peran lembaga BPIP dalam menjaga ideologi Pancasila sekaligus menghadapi berbagai tantangan seperti radikalisme dan intoleransi yang berpotensi mengganggu persatuan bangsa.

Menurutnya, melalui regulasi tersebut, BPIP nantinya akan memiliki kewenangan yang lebih jelas dalam mengawal penerapan nilai-nilai Pancasila di seluruh Indonesia.

Sementara itu, anggota DPRD Samosir Fraksi NasDem yang juga tergabung dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Marco Christian Simbolon, menilai pembentukan BPIP melalui undang-undang akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi lembaga tersebut dalam menjalankan tugas pembinaan ideologi bangsa.

"Pancasila adalah pilar yang menjaga keutuhan NKRI. Kaum muda harus menjadi ujung tombak dalam sosialisasi dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila," kata Marco.