Wabup Samosir Sampaikan Nota Pengantar RAPBD 2026 Senilai Rp776 Miliar

SAMOSIR -Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Samosir di Ruang Rapat Paripurna DPRD Samosir, Senin (10/11/2025). Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir mengusulkan RAPBD 2026 dengan total anggaran sekitar Rp776 miliar.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon didampingi Wakil Ketua DPRD Osvaldo Simbolon dan Sarhochel Tamba. Turut hadir Staf Ahli Bupati, Asisten I Tunggul Sinaga, Asisten II Hotraja Sitanggang, Kasubsi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Pidsus Kejaksaan Negeri Samosir Modana Hutajulu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Immanuel Sitanggang, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.

Selain penyampaian nota pengantar RAPBD 2026, pemerintah daerah juga menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Baca Juga:

• Pimpin Apel Perdana 2026, Wabup Samosir Tekankan Reformasi PAD dan Penguatan Kinerja ASN

Dokumen nota keuangan RAPBD 2026 secara resmi diserahkan Wakil Bupati Samosir kepada Ketua DPRD Nasip Simbolon yang didampingi para wakil ketua DPRD.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas sinergi dan kerja sama yang telah terjalin dalam proses penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2026.

Menurut Ariston, RAPBD disusun sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah saat ini.

"Di tengah keterbatasan anggaran saat ini, kami menyusun program kegiatan secara efektif dan berorientasi hasil, dengan prioritas pada peningkatan pelayanan publik, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur," ujar Ariston.

Ia berharap pembahasan RAPBD bersama DPRD dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu sehingga APBD Tahun 2026 segera ditetapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Samosir.

"Kami berharap nota keuangan yang disampaikan mendapat tanggapan dan penyempurnaan dari DPRD sehingga seluruh program pembangunan yang kami susun dapat mewujudkan Samosir yang unggul, inklusif, dan berkelanjutan," katanya.

Terkait Ranperda perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah, Ariston menjelaskan terdapat enam poin penyempurnaan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurutnya, perubahan tersebut bertujuan memberikan kemudahan dalam penatausahaan pajak dan retribusi daerah sehingga penerimaan daerah dapat meningkat secara optimal.

"Perubahan ini akan memberi kemudahan dalam hal penatausahaan pajak dan retribusi daerah sehingga penerimaan pajak dan retribusi dapat semakin meningkat," tutur Ariston.

Sementara itu, Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon berharap RAPBD 2026 benar-benar disusun berdasarkan skala prioritas yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, terutama di tengah pengurangan anggaran daerah.

"Di tengah pengurangan anggaran, kami berharap berbagai kegiatan telah disusun dengan prinsip prioritas yang mengutamakan kebutuhan masyarakat serta memberikan dampak positif bagi kebangkitan ekonomi masyarakat," ujar Nasip.

Ia menambahkan DPRD akan melanjutkan pembahasan melalui rapat kerja bersama pemerintah daerah. Untuk itu, Nasip meminta seluruh OPD mampu memaparkan program dan kegiatan secara jelas dan terukur agar proses pembahasan RAPBD berjalan efektif.

Rapat paripurna tersebut menjadi tahapan awal pembahasan RAPBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026 sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut bersama DPRD untuk penetapan anggaran daerah.