Pastikan Sesuai Tata Ruang, Lokasi Huntara-Huntap di Padangsidimpuan Tenggara Disurvei

P.SIDIMPUAN | Jelajahnews.id - Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak dengan memastikan seluruh aspek pendukung terpenuhi sejak tahap awal.

Baca Juga:

• Kantor Pertanahan P.Sidimpuan Tetap Buka Layanan Terbatas Selama Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Salah satu langkah konkret tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Survei Tahap II oleh Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan.

Survei ini dilakukan pada lokasi yang direncanakan untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) di wilayah Pulo Bauk, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Rabu (07/01/2026).

Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan, Mardame Pasaribu, S., M.H., turun langsung ke lapangan untuk memastikan kesiapan dan kesesuaian lahan dari aspek pertanahan.

Survei lanjutan ini menjadi bagian penting dalam mendukung percepatan penyediaan hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat, sekaligus meminimalkan potensi permasalahan di kemudian hari.

Dalam peninjauan tersebut, Mardame Pasaribu menilai secara langsung kondisi fisik lahan, aksesibilitas menuju lokasi, serta potensi pemanfaatan lahan ke depan.

Selain itu, kesesuaian lokasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku turut menjadi perhatian utama guna menjamin kepastian hukum pertanahan.

Menurutnya, ketelitian sejak tahap perencanaan sangat menentukan keberhasilan pembangunan Huntara dan Huntap.

Dengan dukungan data lapangan yang akurat, pemerintah dapat memastikan pembangunan hunian benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.

Melalui Survei Tahap II ini, Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan berharap proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan Huntara dan Huntap dapat berjalan lancar serta memiliki kepastian hukum pertanahan yang jelas.

Langkah ini sekaligus diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam mendukung upaya pemerintah menghadirkan hunian yang layak, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi masyarakat. (JN-Irul)