Ekonom USU: Penurunan Inflasi Jadi Cermin Kinerja Kepala Daerah di Sumut

Ia menambahkan, inflasi dapat dipicu kurangnya produksi terhadap permintaan serta infrastruktur distribusi yang belum optimal, sehingga menimbulkan biaya logistik yang tinggi.

Wahyu menyarankan pemerintah memperkuat kerja sama antarwilayah, mengoptimalkan infrastruktur, menjaga stabilitas harga melalui pasar murah dan operasi pasar, meningkatkan produksi komoditas pangan dan hortikultura, serta melakukan mitigasi risiko inflasi sejak dini.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu Poppy Marulita Hutagalung menyampaikan bahwa Pemprov Sumut telah menerapkan strategi 4K, Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif, sebagaimana tercantum dalam Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Sumut 2025–2027.

"Operasi pasar, sidak pasar dan gudang distributor, monitoring pasokan, serta penguatan tata niaga bahan pokok terus dilakukan. Begitu juga gerakan pangan murah, pembentukan toko pantau inflasi, perluasan Rumah Pangan Kita (RPK), dan penyusunan kajian pengendalian inflasi," ujar Poppy.

Selain itu, Pemprov Sumut juga menggencarkan gerakan menanam dan panen serentak, penguatan infrastruktur, serta peningkatan kerja sama antar daerah. Peran BUMN/BUMD, UMKM, dan koperasi juga ditingkatkan dalam tata niaga pangan strategis.

"Untuk tahun 2026, terdapat pengembanagan kawasan produksi padi di Simalungun dan Deliserdang seluas 2.000 hektare. Kawasan produksi jagung di Simalungun dan Dairi seluas 2.000 hektare, perluasan kawasan produksi cabai juga dilakukan di Simalungung, Dairi, Humbahas, dan Samosir seluas 200 hektare. Serta perluasan kawasan produksi bawang merah seluas 200 hektare di Simalungun, Humbahas, Samosir, Dairi," pungkasnya.