Ekonom USU: Penurunan Inflasi Jadi Cermin Kinerja Kepala Daerah di Sumut

MEDAN -Penurunan inflasi di Sumatera Utara (Sumut) dinilai sebagai cermin kinerja kepala daerah dalam menjaga stabilitas harga. Hal itu disampaikan Pengamat Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo, menanggapi inflasi year on year (y/y) Sumut yang turun menjadi 3,96% pada November 2025 dari 4,97% pada Oktober dan 5,32% pada September 2025.

Menurut Wahyu, tren penurunan tersebut menunjukkan intervensi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya berjalan efektif.

"Salah satunya adalah dengan mendatangkan cabai merah dari Jember, Jawa Timur, sebanyak 50 ton kemarin. Ini intervensi yang pintar. Bisa dilihat, inflasi yang tadinya 5,32% pada September 2025 kemudian turun," ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro 30, Medan, Senin (8/12/2025).

Wahyu menjelaskan bahwa inflasi di Sumut sangat dipengaruhi harga komoditas seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan ayam ras. Komoditas tersebut kerap menjadi penyumbang utama inflasi di daerah.

"Inflasi juga sebagai ukuran kinerja kepala daerah," tegas Dosen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU ini.

Ia menambahkan, inflasi dapat dipicu kurangnya produksi terhadap permintaan serta infrastruktur distribusi yang belum optimal, sehingga menimbulkan biaya logistik yang tinggi.

Wahyu menyarankan pemerintah memperkuat kerja sama antarwilayah, mengoptimalkan infrastruktur, menjaga stabilitas harga melalui pasar murah dan operasi pasar, meningkatkan produksi komoditas pangan dan hortikultura, serta melakukan mitigasi risiko inflasi sejak dini.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu Poppy Marulita Hutagalung menyampaikan bahwa Pemprov Sumut telah menerapkan strategi 4K, Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif, sebagaimana tercantum dalam Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Sumut 2025–2027.

"Operasi pasar, sidak pasar dan gudang distributor, monitoring pasokan, serta penguatan tata niaga bahan pokok terus dilakukan. Begitu juga gerakan pangan murah, pembentukan toko pantau inflasi, perluasan Rumah Pangan Kita (RPK), dan penyusunan kajian pengendalian inflasi," ujar Poppy.

Selain itu, Pemprov Sumut juga menggencarkan gerakan menanam dan panen serentak, penguatan infrastruktur, serta peningkatan kerja sama antar daerah. Peran BUMN/BUMD, UMKM, dan koperasi juga ditingkatkan dalam tata niaga pangan strategis.

"Untuk tahun 2026, terdapat pengembanagan kawasan produksi padi di Simalungun dan Deliserdang seluas 2.000 hektare. Kawasan produksi jagung di Simalungun dan Dairi seluas 2.000 hektare, perluasan kawasan produksi cabai juga dilakukan di Simalungung, Dairi, Humbahas, dan Samosir seluas 200 hektare. Serta perluasan kawasan produksi bawang merah seluas 200 hektare di Simalungun, Humbahas, Samosir, Dairi," pungkasnya.

Diketahui, gerakan tanam dan panen serentak, serta pengembangan kawasan produksi padi, jagung dan cabai ini, merupakan bagian dari Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP) yang digagas Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution bersama Wakil Gubernur Sumut Surya. Program JASKOP merupakan langkah strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam menjaga kestabilan harga pangan melalui penguatan produksi dan distribusi komoditas.