Anggota DPRD P.Sidimpuan Angkat Bicara Soal Dugaan Pungutan “Kelas Tambahan” di SMPN 1

P.SIDIMPUAN | Jelajahnews.id - Polemik dugaan pungutan dalam program "kelas tambahan" di SMP Negeri 1 Padangsidimpuan terus menjadi perhatian publik.

Isu ini mencuat setelah adanya informasi dari siswa dan orang tua terkait adanya biaya yang dinilai memberatkan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kota Padangsidimpuan, Rusydi Nasution, STP., MM angkat bicara dan menegaskan bahwa persoalan ini perlu disikapi secara serius.

Baca Juga:

• Polemik “Kelas Tambahan” SMPN 1 P.Sidimpuan, Pengamat: Lama Berjalan Bukan Jaminan Tak Melanggar

"Kami di Komisi III tentu sangat memperhatikan hal ini. Jika benar ada pungutan yang bersifat wajib di sekolah negeri, tentu itu tidak dibenarkan," ujar Wakil DPRD Kota Padangsidimpuan saat dimintai tanggapan, Kamis (09/04/26).

Namun demikian, ia menegaskan pihaknya belum menerima laporan resmi terkait persoalan tersebut.

"Kami mau cek dulu kebenaran informasi adinda, kami belum dapat informasi baik dari ortu dan pihak sekolah," tambahnya.

Menurutnya, keberadaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejatinya sudah diperuntukkan untuk mendukung kebutuhan operasional pendidikan di sekolah negeri, sehingga tidak seharusnya membebani siswa dengan biaya tambahan yang tidak jelas dasar hukumnya.

"Kalau memang disebut sumbangan, harus benar-benar sukarela, tidak boleh ada penentuan nominal apalagi tekanan. Namun jika di lapangan dirasakan wajib, ini yang perlu kita telusuri bersama," tegasnya.

Rusydi yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Kota Padangsidimpuan ini turut menyoroti adanya dugaan perbedaan perlakuan terhadap siswa dalam program "kelas tambahan", mulai dari fasilitas, atribut, hingga biaya yang harus dibayarkan.

"Jangan sampai ada kesan pengelompokan atau diskriminasi di sekolah negeri. Pendidikan harus adil dan merata bagi seluruh siswa," tambahnya.

Ia pun memastikan Komisi III DPRD akan melakukan penelusuran lebih lanjut guna memastikan kebenaran informasi yang beredar, sekaligus meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak berspekulasi sebelum fakta di lapangan benar-benar terverifikasi. (JN-Irul)