Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD Medan 2025, Fraksi PKS Soroti Tingginya SiLPA dan Rendahnya Realisasi PAD

Fraksi PKS juga menyoroti rendahnya serapan anggaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimtaru) yang mencapai Rp214,138 miliar. PKS meminta penyusunan program dan anggaran lebih berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, termasuk aspirasi yang disampaikan anggota DPRD.

Selain itu, PKS mendorong evaluasi terhadap sistem pendataan desil yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial agar lebih sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.

Di bidang pelayanan publik, Fraksi PKS meminta peningkatan kualitas layanan Universal Health Coverage (UHC) di seluruh fasilitas kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit. PKS juga mengusulkan agar bantuan hibah bagi kegiatan magrib mengaji, bilal mayit, sintua, dan guru sekolah minggu disalurkan melalui Dinas Sosial serta perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan sosial dan keagamaan.

Fraksi PKS turut mengusulkan adanya indikator yang jelas dalam mengevaluasi kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"PKS mengusulkan minimal 90 persen target kinerja harus tercapai. Jika tidak, DPRD meminta Wali Kota dan Wakil Wali Kota melakukan evaluasi terhadap OPD terkait," ujar Kasman.

Menutup pandangan fraksinya, Kasman meminta Pemerintah Kota Medan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

"Fraksi PKS menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah, dengan harapan seluruh rekomendasi yang disampaikan menjadi bahan evaluasi demi meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya.