Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD Medan 2025, Fraksi PKS Soroti Tingginya SiLPA dan Rendahnya Realisasi PAD

MEDAN -Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2025. Sorotan utama fraksi tersebut mencakup tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), belum optimalnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga sejumlah program pembangunan yang dinilai belum berjalan maksimal.

Meski menyampaikan berbagai catatan evaluasi, Fraksi PKS tetap menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Kota Medan, H. Kasman bin Marasakti Lubis, dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (7/7/2026).

Baca Juga:

• Medan Jadi Kota Pertama yang Siapkan Jalur Khusus Mobil Pemadam, Ranperda P2K Rampung Dibahas

Pada kesempatan itu, Kasman mengapresiasi Pemerintah Kota Medan yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan tata kelola keuangan yang baik dan perlu dipertahankan.

Namun, menurut Fraksi PKS, opini WTP tidak boleh mengabaikan sejumlah persoalan mendasar yang masih ditemukan dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah tingginya SiLPA yang mencapai Rp592,217 miliar. Fraksi PKS menilai besarnya SiLPA menunjukkan serapan anggaran pemerintah daerah belum berjalan secara optimal.

"Kami menilai Pemerintah Kota Medan belum mampu menyerap anggaran secara maksimal. Ke depan kami meminta hal ini jangan sampai terulang kembali," tegas Kasman.