Kamis, 16 Juli 2026 WIB

DPRD Medan Ingatkan Dirut RS Pirngadi Stop Subsidi, Naikkan Honor Dokter Spesialis

editor - Rabu, 15 April 2026 18:36 WIB
DPRD Medan Ingatkan Dirut RS Pirngadi Stop Subsidi, Naikkan Honor Dokter Spesialis
Anggota DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung

MEDAN -Anggota DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung ingatkan dan dorong Plt Dirut Rumah Sakit (RS) Pirngadi Medan dr Mardohar Tambunan agar mandiri kelola keuangan dan stop subsidi. Karena status kelembagaan RS milik Pemko itu sudah menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) tidak lagi UPT Dinas Kesehatan.

"Kalau sudah BLUD harus bisa mandiri menghasilkan PAD (Red_Pendapatan Asli Daerah). Jangan berharap lagi bantuan dari APBD menutupi biaya belanja," ujar Henry Jhon Hutagalung.

Penegasan itu disampaikan Henry Jhon Hutagalung saat rapat evaluasi triwulan I TA 2026 realisasi capaian kerja pihak RS Pirngadi Medan bersama Komisi II selaku konterpart di gedung DPRD Medan, Selasa (15/4/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi Kasman bin Marasakti bersama Wakil Ketua Komisi Modesta Marpaung, didampingi anggota komisi Henry Jhon Hutagalung, Lily MBA, Binsar Simarmata dan dr Ade Taufiq.

Baca Juga:
Sebelumnya, diawal rapat, Plt Dirut RS Pirngadi Medan Mardohar Tambunan, telah memaparkan kondisi RS yang belum mampu bersaing dengan beberapa pihak RS swasta di Kota Medan. Bahkan pendapatan asli belum mampu menutupi belanja. Sehingga terjadi besaran belanja dengan selisih pendapatan sebesar Rp 5 Miliar.

Mendapat keterangan itu, pantas saja salah satu anggota komisi Henry Jhon mempertanyakan hal kejanggalan dimaksud. "Kalau seperti itu keadaannya, lalu dari mana pihak manajemen menutupi selisih besaran belanja kekurangan Rp 5 Miliar," tanya Henry.

Mendengar pertanyaan Henry Jhon, paparan Mardohar berhenti sejenak dan melanjutkan kembali. Dengan penuh kehati hatian, Mardohar melanjutkan paparan dengan menjawab, bahwa kekurangan Rp 5 M ditutupi dari APBD Pemko Medan.

Mendapat jawaban itu, tentu saja Henry Jhon sedikit kaget. "Nah, ini yang menjadi masalah, kalau sudah status BLUD harus bisa mandiri kelola keuangan dan patut dipertanyakan apa sudah benar aliran dananya dan melalui audit," ungkapnya.

Editor
: editor
SHARE:
 
Tags
 
Komentar
 
Berita Terbaru